Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI terpilih 2014-2019 Joko Widodo bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya "titipan" untuk presiden terpilih Joko Widodo. Ahok, sapaan Basuki, ingin Jokowi membantu upaya bersih-bersih lembaga negara. "Kalau Pak Jokowi sudah jadi (presiden), tangkapin anggota Dewan, polisi, atau aparat negara yang nakal," kata Ahok di Hotel Aryaduta saat mengisi seminar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis, 14 Agustus 2014.
Ahok mengatakan sudah saatnya ada pembersihan secara menyeluruh di pemerintah yang dimulai dari level atas. Sebab, menurut dia, pemberantasan korupsi mandek jika tidak ada contoh dari atas. Sebagai presiden, kata Ahok, Jokowi berwenang mengganti kepala kepolisian dan jaksa agung yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. "Korupsi di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan," ujar Ahok.
Ahok pun curhat iihwal penerapan sistem e-catalogue yang telah berlaku di Pemerintah Provinsi DKI. Sistem ini memangkas keruwetan birokrasi dan kemungkinan terjadinya main mata antara penyelenggara pengadaan barang dan perusahaan yang hendak menjadi pemasok. "Bayangin, mau masukin barang ke e-catalogue saja susah. Banyak alasan itu dinas," ujarnya. (Baca: Soal E-Catalogue, Ahok: Dosa Lama Kita Stop)
E-catalogue atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Ahok menganggap cara ini bisa mempercepat pengadaan barang. Selain itu, pengadaan barang yang sudah dimasukkan e-catalogue tidak bisa diutak-atik lagi. Dengan e-catalogue, Ahok pernah mengklaim, pemerintah bisa menghemat anggaran karena teknis dan harga barang sudah ditentukan sejak awal.
