TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan nilai bantuan pendidikan pada Kartu Jakarta Pintar 2015 akan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sebab, besaran yang diterima siswa saat ini tak cukup memenuhi kebutuhan sekolah.
"Survei kami menyebutkan nilai yang diberikan sekarang itu tidak cukup," ujar Ahok saat memberikan sambutan dalam rangka Hari Anak Nasional di Dunia Fantasi, Ancol, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: Ahok Ingin Kartu Jakarta Pintar sampai Sarjana)
Saat ini besaran nilai KJP diterima siswa per bulan untuk siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sederajat senilai Rp 180 ribu. Siswa sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan sederajat sebesar Rp 210 ribu, sedangkan siswa sekolah menegah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah dan sederajat senilai Rp 240 ribu. (Baca: ICW: Program Kartu Jakarta Pintar Tak Transparan)
Ahok menuturkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengubah skema penarikan uang bagi penerima KJP. Siswa hanya dapat menarik tunai uang transportasi dari total nilai yang diterima. Sedangkan biaya sekolah dan buku pelajaran hanya dapat ditarik tunai otomatis melalui fasilitas autodebet. (Baca: Sekolah Tak Setuju Penyaluran BOP seperti KJP)
Skema penarikan ini, kata Ahok, akan diatur dalam peraturan daerah yang masih digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Dengan begitu, kasus manipulasi kuitansi pembelian keperluan sekolah yang terjadi pada pemberian KJP tak terulang lagi. "KJP tak bisa lagi digunakan untuk kepentingan orang tua," ujarnya. (Baca: Sistem Seleksi Kartu Jakarta Pintar Diubah)
Ahok menuturkan, dengan peraturan daerah yang baru, kartu tersebut tak lagi berstatus bantuan sosial. Kartu tersebut dapat diberikan kepada siswa yang sama dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. "Dengan begitu, anak Jakarta bisa bersekolah semua."
