Jalan Margonda Raya Depok macet parah hingga 4 kilometer (30/11). Kemacetan Margonda semakin parah karena penggalian lubang drainase dan parkir liar di badan jalan. TEMPO/Ilham Tirta
TEMPO.CO, Depok - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengakui selama ini kurang mengawasi kerja pemerintahan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. "Akibatnya terjadi kesemrawutan di berbagai program pembangunan," kata Anggota DPRD Babai Suhaimi, Rabu, 3 September 2014. (Baca:Nurmahmudi Diminta Atasi Lubang di Terminal Depok)
Menurut Babai yang juga Ketua Partai Golkar Depok, Jawa Barat, banyak program pembangunan pemerintah yang sudah disetujui DPRD tapi tak terlaksana di lapangan. Misalnya, perbaikan Jalan Margonda yang sampai saat ini masih menyisahkan masalah genangan air dan kemacetan lalu lintas. "Kedepan ya kami sinergi, observasi akan menjadi kata kunci," kata dia. (Baca: Pencalonan Tifatul, PKS: Yang Penting Masuk Surga)
Selain Babai, ikut dilantik pula 49 anggota DPRD lainnya. Ketua DPRD sementara, Hendrik Tangke Allo. berjanji Dewan yang baru akan berusaha lebih baik. "Kami akan meningkatkan kinerja DPRD sesuai fungsi utamanya, seperti legislasi, penetapan APBD, dan pengawasan," katanya.