Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ADEK BERRY/AFP/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan Basuki Tjahaja Purnama tak akan mengalami pemakzulan di masa pemerintahannya meski tak lagi punya partai politik.
Hal ini disebabkan sikap politik yang dipilih Basuki merupakan hak politik semua warga negara Indonesia. "Tak mungkin ada impeachment," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Ahok Juga Diminta Mundur dari Wagub)
Pengunduran diri kepala daerah dari partai pengusung, katanya, bukan penyebab pemakzulan yang dilakukan oleh Dewan. Pemakzulan hanya bisa dilakukan kepala kepala daerah yang tersangkut kasus pidana dan telah berkekuatan hukum tetap.
Ia mengatakan dukungan tersebut tak mempertimbangkan partai asal Ahok. Menurut Jhonny, kepala daerah yang tak diusung partai politik tetap menjadi mitra kerja Dewan. "Toh kami biasa saja sama Gerindra, dalam politik segalanya mungkin," ujar Jhonny.
Terlepas gayanya yang kadang kurang bersimpatik, Jhonny menganggap Ahok memiliki nilai tambah yang harus diapresiasi. Ia mengusulkan Ahok mengutamakan tindakan nyata dan mengubah gaya bombastisnya di media. (Baca: Diminta Copot Jabatan, Ahok Tantang Gerindra)
Wakil Ketua DPRD Triwisaksana juga juga berpendapat senada. Ia mengatakan pemakzulan tak akan terjadi selama kebijakan Ahok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun.
PKS, kata Triwisaksana, hanya meminta dinamika partai politik tak mempengaruhi konsentrasi Ahok untuk memimpin Jakarta. Ia menyarankan mantan Bupati Belitung Timur itu menciptakan situasi kondusif tentang politik di DKI setelah adanya manuver pengunduran diri. "Koordinasi Pak Ahok dengan Dewan bisa membangun stabilitas politik kembali," ujar Triwisaksana.
