TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran total Rp 100 miliar setiap tahun untuk pemerintah kota dan kabupaten di sekitarnya. Dana ini akan dikirim secara otomatis ke kas masing-masing kabupaten/kota khusus untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Teorinya memang begitu, wilayah Jakarta yang besar harus bantu daerah di sekitarnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Wisma Nusantara, Rabu, 18 September 2014. Nilai tersebut merupakan nilai minimal yang dapat diterima kota mitra di sekitar Jakarta.
Ahok menuturkan bantuan keuangan itu merupakan hasil pertemuan Pemprov DKI dengan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di sekitar wilayah Ibu Kota. Pertemuan yang baru berlangsung pertama kali ini bertujuan mengatur koordinasi pembenahan tiap wilayah agar sejalan dengan pembenahan infrastruktur dan transportasi di Jakarta.
Pantauan Tempo, pertemuan yang berlangsung di Restoran Kahyangan, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada Rabu malam itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Muhyidin, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Menurut Ahok, DKI sebenarnya telah memberikan bantuan keuangan secara rutin kepada pemerintahan kota mitra. Namun selama ini nilainya bervariasi dan biasanya tak sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Perubahan besaran nilai menjadi minimal Rp 100 miliar akan mulai dicantumkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015. "Bantuannya hanya boleh digunakan untuk infrastruktur," katanya.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berujar, bantuan keuangan itu tak mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, pencairan bantuannya juga sering kali molor dan berakhir sia-sia lantaran tak bisa dicantumkan pada APBD kota mitra. "Yang terjadi, kami meminta sekian puluh miliar, tapi yang disetujui hanya Rp 2-5 miliar. Tak akan terlihat hasilnya," tuturnya.
Biasanya, kata Airin, pemerintahan kota mitra mengirim surat permintaan bantuan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Surat itu berisi rincian daftar proyek pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan oleh kota mitra. Melalui bantuan keuangan ini, ia berharap DKI segera merespons secepatnya pencairan bantuan tersebut. "Agar bisa langsung dimasukkan ke APBD kami."
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap pertemuan ini menjadi sarana komunikasi antara Jakarta dan kota mitra. Alasannya, selama ini keduanya bekerja sendiri-sendiri. Pembenahan infrastruktur yang tak terintegrasi tak menampakan perbaikan signifikan di Jakarta dan kota penyangga. "Yang paling penting sekarang adalah komunikasinya terbuka," ujar Zaki.
LINDA HAIRANI
Berita Lain:
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama
Gunung Slamet Meletus Lagi
Jokowi Tak Akan Hapus Kementerian Agama
Hapus Kementerian Agama, Muhaimin: Itu Sesat
Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Bima
