Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, 24 Mei 2014. TEMPO/Gunawan Wicaksono
TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok belum memiliki kerangka kerja pengendalian transportasi. Meski begitu, Dinas Perhubungan Kota Depok masih melakukan pengkajian dalam pembuatan cetak biru penataan transportasi. "Kalau blueprint transportasi kami belum punya, masih dalam tahap pengkajian," kata Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Depok Ari Manggala kepada Tempo, Jumat, 19 September 2014.
Menurut Ari, tidak adanya blueprint tak menghambat kinerja dinasnya. Pada tahun ini, mereka berencana menata infrastruktur jalan dan angkutan. "Ada beberapa program prioritas yang harus diselesaikan pada 2014 ini."
Dalam penataan infrastruktur, Depok akan membangun fasiltas pejalan kaki atau trotoar di jalan-jalan seperti Margonda Raya dan Sawangan. Selain itu, mereka juga akan menyelesaikan pembuatan tiga Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) dan membangun sembilan titik tempat angkutan umum untuk naik-turun penumpang. "Finishing JPO dan sembilan titik halte dilakukan tahun ini," katanya. Namun, Ari belum bisa mendetailkan di mana titik-titik halte tersebut karena masih dikaji.
Pembuatan trotoar, JPO, dan halte tadi dirasa penting untuk menunjang kelancaran transportasi di Depok. Alasannya, angkutan kota di Depok kerap menaikturunkan penumpang di sembarang tempat sehingga arus jalan terendat.
Untuk lalu lintas kendaraan, Dinas Perhubungan juga punya beberapa rencana pembuatan rambu lalu lintas dan marka jalan. Setidaknya ada empat lampu merah yang akan dibuat atau memperbaiki lampu merah lama yang rusak, yaitu di perempatan Pengasinan, perempatan Bojongsari, Simpangan Gandul, dan Jalan Juanda.
