TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan anggaran belanja tahun depan diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 72,9 triliun. "Tahun depan anggarannya Rp 76-80 triliun. Ini baru ancang-ancang kami," ujar Saefullah di Balai Kota, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca juga: DPRD: APBD DKI Jakarta Rp 72 Triliun Disahkan Rabu)
Dia menuturkan anggaran belanja terbesar tahun depan diperuntukkan bagi bidang infrastruktur. Namun Saefullah enggan menyebutkan nilainya. "Saya harus lihat satu-satu dulu," tuturnya.
Menurut Saefullah, angka belanja pemerintah daerah senilai Rp 76-80 triliun masih berupa draft kasar. Pemerintah, kata dia, akan segera membuat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), salah satu tahap sebelum RAPBD dibahas dan disahkan.
Yang jelas, DKI juga menambah dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk badan usaha milik daerah tahun depan. Dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015, dana Rp 10,757 triliun akan digelontorkan DKI untuk perusahaan milik pemerintah itu. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun dibandingkan dengan tahun ini yang hanya mencapai Rp 9,3 triliun.
Saefullah menyilakan BUMD untuk mengajukan usulan penambahan nilai PMP. "Saya sudah sampaikan ke masing-masing direktur agar mengajukan penambahan PMP. Tapi belum tentu disetujui," ujarnya.
Sampai saat ini, menurut dia, baru delapan BUMD yang mengajukan penambahan. Di antaranya, PT Mass Rapid Transit (MRT), yang mengajukan PMP paling besar: Rp 4,627 triliun. Lalu, diikuti PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 2 triliun, PT Bank DKI Tbk (Rp 1,5 triliun), dan PD Pasar Jaya (Rp 1,080 triliun). Selain itu, PT Jakarta Tourisindo, PT Jakarta Propertindo, dan PT Pembangunan Jaya Ancol masing-masing mengajukan Rp 500 miliar. Adapun PT PAL Jaya mengusulkan tambahan Rp 50 miliar.
ERWAN HERMAWAN
Terpopuler:
5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada
Koalisi Prabowo Revisi UU KPK, ICW: Kebablasan
Soal Revisi UU KPK, Bos KPK Serang Koalisi Prabowo
PAN: Jika Terbitkan Perpu, SBY Keblinger
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
13 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
24 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
29 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
6 Maret 2024
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca Selengkapnya