Proyek Pasar Benhil Tersendat, Ahok Geram  

Reporter

Rabu, 15 Oktober 2014 15:00 WIB

Akan Direvitalisasi, Jokowi Kunjungi Pasar Benhil

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa geram kepada PT Kurnia Reality Jaya, kontraktor yang menggarap revitalisasi Pasar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.

Ahok menilai kontraktor tidak becus menyelesaikan masalah pembangunan pasar seluas 1,8 hektare itu, yang berdampak juga terhadap mandeknya pembangunan lima pasar rakyat. "Mereka tidak becus," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 15 Oktober 2014.

Karena wanprestasi, Ahok akan membatalkan perjanjian kontrak antara Pemerintah DKI dan PT Kurnia Jaya Reality. Pembangunan akan dikerjakan oleh PD Pasar Jaya. "Kami mau ambil alih. Bangun sendiri. Kami batalin saja kontraknya. Kami balikin duitnya. Kasarnya kami dibohongin," ujarnya.

Pembangunan Pasar Benhil menelan biaya sebesar Rp 1 triliun. Anggaran biaya yang sangat besar tersebut tidak menggunakan kas dari APBD DKI, namun ditanggung oleh pihak swasta yaitu PT Kurnia Jaya Reality.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis sepakat dengan rencana Ahok. Namun, menurut dia, kontrak tak serta-merta langsung bisa diputus. "Ada mekanismennya. Kami tidak bisa memutus langsung. Kita lihat dulu seperti apa itu nanti," katanya.

Sebelum memutus kontrak, ia berencana mengevaluasi terlebih dahulu kinerja PT Kurnia Jaya Reality. "Apakah meraka masih berminat atau tidak (membangun). Karena jangan sampai kami memutuskan kontrak terus digugat juga," tambahnya. (Baca: 2014, Pasar Benhil Bakal Dilengkapi Apartemen)

Djangga mengatakan revitalisasi Pasar Benhil terkendala dengan gugatan yang dilakukan oleh para pedagang. Pedagang menggugat PD Pasar Jaya terkait dengan surat keputusan pengosongan Pasar Benhil.

Sebanyak 17 pedagang dari 41 pedagang Pasar Benhil Kaveling 36-A menggugat PD Pasar Jaya ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta perihal pengosongan kios yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Para pedagang merasa sosialisasi yang dilakukan PD Pasar Jaya ihwal program menjadikan Pasar Benhil sebagai pasar modern sangat minim.

Namun, keputusan dari PTUN memenangkan PD Pasar Jaya atas kasus sengketa dengan pedagang itu. "Gugatan ini kami dimenangkan di pengadilan," kata Djangga.

Tapi, karena sempat bermasalah, pembangunan lima pasar rakyat yakni, Pasar Manggis dan Pasar Pesanggarahan di Jakarta Selatan, Pasar Nangka Bungur di Jakarta Pusat, Pasar Kampung Duri di Jakarta Barat, dan Pasar Bawang di Jakarta Utara menjadi terhambat.

Kelima pasar itu dibangun oleh PT Kurnia Jaya Reality sebagai kompensasi pemberian izin revitalisasi Pasar Benhil. "Lima pasar rakyat itu kompensasinya dari swasta itu telat ke sininya juga telat (pembangunan 5 pasar)," ucap Djangga.

ERWAN HERMAWAN

Berita Terpopuler

Produser Metro TV yang Hilang Sudah Ditemukan
Tak Sreg dengan Taufik, Ini Cawagub Pilihan Ahok
Kereta Tabrak Bus Blue Bird di Bintaro
Ribuan Gelang Pengunjung Monas Hilang dan Rusak

Berita terkait

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

21 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Pedagang Keluhkan Stok Gula Pasir di Pasar

2 hari lalu

Pedagang Keluhkan Stok Gula Pasir di Pasar

Stok gula pasir berkurang di pasar dan supermarket.

Baca Selengkapnya

Polisi Gadungan Ditangkap Polsek Ciputat Timur, Tipu Korban Untuk Merampas Motor

3 hari lalu

Polisi Gadungan Ditangkap Polsek Ciputat Timur, Tipu Korban Untuk Merampas Motor

Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur menangkap dua polisi gadungan. Sempat membawa kabur motor korban.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

3 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

4 hari lalu

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

Kementerian PUPR mulai merevitalisasi Pasar Banyuwangi yang menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan heritage pada pertengahan tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

5 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

6 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

8 hari lalu

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya