Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI terpilih Joko Widodo berbincang dengan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan meminta pendapat dan saran presiden terpilih Joko Widodo ihwal wakil gubernur penggantinya kelak. Permintaan pendapat ini, kata dia, akan diajukan setelah Jokowi resmi dilantik pada Senin, 20 Oktober 2014. (Baca: Perpu Pilkada Bisa Hambat Ahok Jadi Gubernur?)
"Soal wakil gubernur, saya menunggu Pak Jokowi di Istana untuk meminta saran sebaiknya bagaimana," ujar Ahok di Istora Senayan dalam dalam acara "Silaturahmi Pengurus Anggota Lembaga Kemasyarakatan se-Jakarta" di Istora Senayan, Kamis, 16 Oktober 2014. (Baca: Jokowi Dilantik, Ahok Ajak Pasang Umbul-umbul)
Ahok resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur terhitung hari ini, 16 Oktober 2014. Penunjukan ini tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 98/T/2014 tentang Persetujuan Pengunduran Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Tak Sreg dengan Taufik, Ini Cawagub Pilihan Ahok)
Menurut Ahok, dirinya baru akan memikirkan calon penggantinya setelah dilantik sebagai gubernur. Ahok menuturkan hanya mengajukan kriteria orang yang mau bekerja keras dan memiliki rekam jejak yang bersih sebagai syarat yang harus dipenuhi pendampingnya kelak. Ia enggan menyebutkan nama yang layak menjadi penggantinya itu. (Baca juga: Soal Wagub DKI, Ahok: Aku Mintanya Raisa, Kok)
Namun, saat didesak, Ahok mengatakan salah satu sosok yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat. Ia menganggap Djarot memiliki prestasi gemilang saat memimpin Blitar selama sepuluh tahun.
Ahok mengatakan penataan pedagang kaki lima dan penataan birokrasi yang dilakukan Djarot sesuai dengan visi dan misinya dalam memimpin. "Contohnya, dari PDIP ada Pak Djarot," kata Ahok.
