TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengatakan selama musim kemarau sebagian besar hidran di Jakarta tidak bisa digunakan karena tidak ada airnya. Alasannya, pada musim kemarau PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sulit mendapat air. "Banyak hidran kami tak ada airnya," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 20 Oktober 2014.
Untuk itu, kata Ahok, Jakarta perlu membuat hidran kering yang terhubung langsung dengan sungai atau danau. Hidran ini secara khusus digunakan memadamkan api dan bisa digunakan pada musim kemarau maupun hujan. (Baca juga: Ini 60 Titik Rawan Kebakaran di Jakarta)
Kebakaran di Ibu Kota terjadi hampir setiap hari dalam kurun sebulan terakhir dengan beragam skala. Pembangunan hidran tersebut, ujar Ahok, bersifat mendesak. Namun, ide itu baru bisa diwujudkan pada 2015. Alasannya, pembuatan hidran kering harus menunggu jalan inspeksi di tepi sungai selesai dibangun dan disterilkan dari permukiman liar.
Ahok mengatakan penambahan hidran tanpa adanya jalan inspeksi juga akan menyulitkan petugas pemadam untuk mengakses sumber air. Hingga akhir tahun ini, Ahok menargetkan 50 ruas jalan inspeksi siap digunakan.
Setelah jalan inspeksi rampung, Ahok berujar pengerukan lumpur kali merupakan pekerjaan rumah berikutnya yang harus diselesaikan Dinas Pekerjaan Umum Tata Air. Ketinggian muka air sungai setidaknya 50 sentimeter agar bisa digunakan untuk hidran kering. "Hidrannya sia-sia kalau sungainya tak berair," kata dia.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Subejo mengatakan jumlah hidran di Jakarta sekitar 1.400 unit. Instansinya saat ini masih mendata jumlah hidran yang berfungsi baik.
Menurut Subejo, pembangunan hidran kering mengurangi ketergantungan kebutuhan air dari perusahaan penyuplai air. Hidran tersebut akan dipasang di sekitar sumber air alami, seperti sungai dan waduk. Opsi lainnya, hidran juga dipasang di sekitar permukiman elite dengan beberapa tempat tinggal warga memiliki kolam renang pribadi. "Kolam renang privat yang airnya dipinjam akan kami ganti melalui koordinasi dengan PDAM," ujar Subejo.
LINDA HAIRANI
Berita lain:
Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik
Kenapa Anak Jokowi Ini Tak Aktif Lagi di Sosmed?
Jokowi Mendadak ke KPK Malam Ini, Bahas Menteri?
Siapa Saja Tamu Negara yang Hadir di Pelantikan Jokowi?
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
18 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
54 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaKebakaran Hebat di Ruko Depan Mako Brimob Depok, Satu Tewas
8 Oktober 2022
Kebakaran hebat melanda sebuah usaha fotocopy dan konveksi di Jalan Raya Akses UI tepatnya depan Mako Brimob. Seorang tewas.
Baca SelengkapnyaPemadam Kebakaran Bangun Hidran Mandiri di 16 Lokasi di Jakarta
31 Agustus 2022
Hidran dibangun di permukiman padat penduduk Jakarta yang jauh dari sumber air dan kerap menyulitkan petugas jika terjadi kebakaran
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca Selengkapnya