TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sedikitnya 1.632 balita di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami penyakit kekurangan gizi Yogyakarta. "Itu hanya sekitar tiga persen balita yang berada di bawah garis merah. Sebagian besar meraka berada di daerah pesisir terutama di Kabupaten Gunungkidul,"kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dr Bondan Agus Suryanto, saat mendampingi Menkes dr Siti Fadilah Supari di Yogyakarta, Jumat (27/5).Menurut Bondan, penyebab kekurangan gizi yang dialami ribuan balita di DIY adalah faktor ketahanan pangan pada keluarga balita tersebut yang sangat kurang. Sehingga, asupan gizi yang diberikan kepada bayi tersebut juga sangat minim. "Kondisi sekarang, sebenarnya sudah cukup bagus. Pada tahun 1997 hingga 1998, saat krisis dulu, di DIY sempat ada penderita busung lapar,"kata Bondan.Menurut Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan DIY, dokter Nanis Budiningsih, sebenarnya di semua kabupaten/kota di DIY terdapat bayi yang menderita kekurangan gizi. Di Gunungkidul, bayi yang kekurangan gizi sebanyak 1,63 persen dari total bayi yang ada. Di Kabupaten Kulonprogo, lanjut dia, bayi yang mengalami kondisi gizi buruk sebesar 1,39 persen.Masalah kekurangan gizi yang dialami balita di DIY tidak hanya disebabkan karena kurang makanan saja. Tetapi juga bisa disebabkan karena balita tersebut menderita sakit yang berkepanjangan sehingga asupan makanan sangat kurang. Berdasarkan data yang ada, yang benar-benar kurang gizi akibat kurang makan hanya 20 persen dari 1.632 balita tersebut. Selebihnya, karena sakit, cacat bawaan dan karena berat badan balita yang cukup rendah saat dilahirkan.Untuk mengatasi kekurangan gizi bayi di DIY, tahun 2005 ini Dinkes DIY mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,25 milyar dari APBD DIY dan APBN. Dari dana tersebut, Rp 400 juta digunakan untuk program makanan tambahan dan Rp 500 juta untuk program pemberian susu pengganti ASI bagi balita. Menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, pemerintah menganggarkan dana Rp 150 milyar untuk perbaikan gizi bagi seluruh wilayah yang terkena wabah penyakit busung lapar. Kasus yang terjadi di Nusa Tengara Barat, sebenarnya juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. "Masalah lapar, sebenarnya bidangnya Departemen Sosial. Tapi akibat dari lapar itu, Departemen Kesehatan juga harus ikut bertanggung jawab karena ternyata banyak balita yang sakit. Untuk menangani buyung lapar yang sudah masuk KLB ini, memang harus melibatkan multi departemen tidak bisa hanya Depsos atau Depkes saja,"kata Fadilah Supari.Syaiful Amin