TEMPO.CO, Bekasi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana membangun lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Bekasi. Wilayah tersebut dipilih karena dianggap strategis dalam cakupan regional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Letaknya di Kecamatan Cikarang Pusat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyidin, Ahad, 26 Oktober 2014. Menurut dia, lembaga pemasyarakatan itu dibangun untuk para tahanan se-Jabodetabek, bukan warga binaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, Muhyidin mengaku tak mengetahui pasti teknis pembangunan lapas kelas IIA tersebut. Sebab, seluruh urusan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM. "Besarnya berapa, luasnya berapa, kami belum tahu," ujarnya.

Sebenarnya di Kota Bekasi sudah ada Lapas Bulak Kapal. Tapi lapas ini sudah melebihi kapasitas. Ruang tahanan semestinya hanya untuk 470 warga binaan, tapi kenyataannya dihuni sebanyak 1.610 tahanan.

Data dari Lapas Bulak Kapal menyebutkan rata-rata jumlah tahanan yang bebas tiga orang. Adapun yang masuk bisa sampai 20 narapidana. Karena itu, jumlah warga binaan terus bertambah. Akibatnya, ruang tahanan menjadi kelebihan muatan.

Lapas Bulak Kapal berdiri di atas lahan seluas 3 hektare yang memiliki 610 sel tahanan. Tahanan di lapas ini merupakan terpidana berbagai kasus, dari korupsi sampai tindak pidana umum. Sebanyak 610 sel tahanan terbagi menjadi lima blok. Setiap blok memiliki satu aula berukuran cukup besar untuk melayani penghuni enam ruang tahanan.

Melihat kondisi itu, Pemerintah Kota Bekasi berencana memberikan bantuan untuk memperluas bangunan lapas. Ihwal nilai bantuan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effend mengatakan tergantung pada kemampuan pemerintah daerah. "Masih dalam perencanaan,. Jika sudah selesai, nanti diajukan," katanya.

ADI WARSONO

Baca juga:
Gunungkidul Waspadai Pepindahan Titik Longsor
Dapat Jatah 2 Menteri, Hanura Ikhlas
Bambang Brodjonegoro ke Istana Negara Siang Ini
Istana Sediakan Baju Putih Calon Menteri