Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kanan) pada peluncuran bus gandeng Scania Euro 6 berbahan bakar gas di Silang Monas Jakarta (08/05). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendengarkan saran dari partai politik terkait posisi wakil gubernur. Karena, menurut dia, bagaimana pun juga jabatan wakil gubernur merupakan jabatan politik. (Baca: Ahok dan PDIP Jatim Bahas Soal Wakil Gubernur)
"Dia harus rendah hati mendengarkan suara dari partai politik," kata Jhonny saat dihubungi, Senin, 3 November 2014. Jhonny mengimbau agar Ahok tidak bersikap sombong dalam menentukan pendamping kelak. (Baca: Jalan Ahok Jadi Gubernur DKI Mulus)
Pernyataan Jhonny terkait posisi Ahok yang bisa menentukan wakilnya. Ahok bisa memilih pendampingnya karena diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, aturan itu bisa berlaku bila Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkannya. (Baca: Alasan Taufik Gerindra Soal Ahok Tetap Jadi Wagub)
Ahok pernah menyebut satu nama yang pantas menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Sarwo Handayani yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). (Baca: Yang Harus Dilakukan Ahok Agar Jadi Gubernur DKI)
Meskipun Ahok mempunyai hak memilih wakilnya, Jhonny mengatakan PDIP tetap mengajukan nama pendamping Ahok. "Secara etika politiknya begitu," ucapnya. Ihwal nama yang bakal diusung PDIP, ia mengaku belum mengetahuinya. Namun, aspirasi di bawah menginginkan Boy Bernadi Sadikin, Ketua PDIP Jakarta, yang menjadi wakil Ahok. (Baca juga: Gerindra: Ahok Pemimpin Tak Beretika)
