Aksi seorang pendemo dari massa gabungan Forum Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI) dan Forum Umat Islam (FUI) di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 10 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Salim Al-Attas alias Selon mengatakan organisasinya tetap akan berunjuk rasa menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia tidak peduli jika rencana pelantikan Ahok--pangilan Basuki--itu sudah dikukuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. "Kami sudah berusaha menolak dengan aksi damai. Jadi atau tidaknya Ahok itu di tangan Tuhan," kata Selon saat dihubungi Tempo, Jumat, 14 November 2014.
Selon berpendapat, keputusan DPRD melantik Ahok itu tidak bulat. Sebab, sebagian besar anggota Dewan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih justru tidak mendukung rencana itu. Dengan alasan inilah FPI yakin peluang menjegal Ahok masih terbuka. (Baca juga: Pelantikan Ahok Tunggu Jokowi)
Saat ini, kata Selon, FPI masih menyeleksi sejumlah figur untuk diajukan sebagai gubernur tandingan bagi Ahok. "Gubernur tandingan ini bukan pilihan FPI, tapi rakyat Jakarta," kata Selon mengklaim. (Baca juga: Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok)
Ahok mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan kepala daerah 2012. Mereka terpilih setelah mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Namun, belum genap dua tahun menjabat, Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia dan terpilih. Konsekuensinya, Jokowi harus mundur dari jabatan gubernur.
Sepeninggal Jokowi, muncul polemik ihwal orang yang berhak mengisi kursinya sebagai DKI-1. Polemik itu berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disusul penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) perihal beleid tersebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum meninggalkan posisi RI-1.
Kelompok pendukung Jokowi menilai Ahok otomatis menempati posisi Gubernur DKI karena pemilihan kepala daerah yang dia ikuti berlangsung sebelum perpu itu diterbitkan. Sedangkan kubu yang berseberangan dengan Jokowi kukuh berpendapat Ahok tak bisa langsung menjadi gubernur.
