Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah memberikan pengarahan di atas Buslane Trans Jabotabek di Tangerang, Banten (7/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah berharap pemerintah pusat mengalihkan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk infrastruktur transportasi massal. Terkait dengan hal itu, ia memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun kajian.
Menurut Arief, pembenahan transportasi massal merupakan tugas utama yang harus dituntaskan pemerintah. Apalagi transportasi umum bagi Kota Tangerang yang merupakan daerah lintasan dari Kabupaten Tangerang ke Jakarta. Jenis transportasi yang bisa dikembangkan antara lain, light rail transit (LRT). Pemerintah pusat juga perlu memperluas jalur rel ganda commuter line yang menghubungkan sejumlah kecamatan dengan Jakarta. (Baca: Dua Jurus Jokowi Redam Gejolak BBM Naik)
Arief mengatakan, saat ini pengguna moda transportasi massal di Tangerang dan kota lain di sekitar Jakarta terus bertambah. Sayangnya peningkatan ini tak diikuti dengan perbaikan layanan. Angkutan kereta api yang mulai jadi primadona juga baru sampai tengah kota saja. Padahal pengguna kereta banyak yang berada di kecamatan. “Pemerintah harus segera memenuhi fasilitas transportasi massal agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.” (Baca: Redam BBM Naik, Jokowi Juga Andalkan Kartu Susi)
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000. Kenaikan ini disusul dengan kenaikan tarif sejumlah angkutan umum. Sebagai kompensasi, Jokowi berjanji mengalihkan subsidi untuk pembangunan sektor riil seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jokowi juga telah menyiapkan bantalan bagi 14,5 juta masyarakat miskin yang akan terdampak dengan kenaikan harga ini.
