TEMPO.CO, Jakarta - Waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi 117 wajib pajak yang menunggak sudah habis sejak 31 Oktober 2014. Pemerintah memberi kesempatan membayar sampai tanggal 10 Desember 2014.
Namun, sampai batas waktu tersebut, masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan pembayarannya. Di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan misalnya, masih ada 21 wajib pajak yang belum melunasi.
Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Kebayoran Baru, Edi Sumantri, mengatakan 50 dari 117 wajib pajak di wilayahnya menunggak. "Semuanya perusahaan," kata Edi kepada Tempo, Sabtu 13 Desember 2014.
Dari 50 wajib pajak tersebut, Edi menyebutkan ada sebanyak 21 wajib pajak yang belum menyelesaikan pembayaran. Namun, 18 wajib pajak di antaranya sudah membuat pernyataan akan membayar dalam waktu yang telah disepakati.
Kepada satu di antara 21 wajib pajak tersebut, kata Edi, bangunannya sudah dipasangi plang penunggak pajak oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI. "Satu bangunan sudah kami pasang karena belum membayar dan tidak menunjukan itikad membayar," ujarnya.
Bangunan yang dipasangi plang penunggak PBB itu, menurut Edi, terletak di Jalan Adityawarman, dan dipakai untuk usaha pribadi. Dia menjelaskan, tunggakan PBB-nya sebesar Rp 268 juta sejak tahun 2011.
Edi mengatakan, bagi bangunan yang sudah ditempeli plang tersebut, diberi waktu 7 hari untuk membayar pajaknya. "Jika tidak dihiraukan, kami akan kirim surat paksa selama 3 x 24 jam," ujarnya. Bila tak direspon juga, petugas akan melakukan penyitaan melalui juru sita pajak.
Selain di Adityawarman, petugas juga memasang plang pengemplang PBB di sejumlah bangunan di Kebayoran Baru, Mampang Prapatan dan Tebet. "Potensi pajaknya sekitar Rp 6,6 miliar," katanya.
NINIS CHAIRUNNISA
Topik terhangat:
Kapal Selam Jerman | Kasus Munir | Rekening Gendut Kepala Daerah | Perpu Pilkada
Berita terpopuler lainnya:
Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?
Beri Jalan ke Jokowi, Sultan Yogya Dipuji Habis
Refly dan Todung Seleksi Hakim MK, Jokowi Diprotes
Cerita Ahok Saat Kaca Spionnya Dicoleng
Berita terkait
Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan
2 jam lalu
Dalam forum PBB di New York, KLHK menyampaikan deforestasi netto Indonesia 2021-2022 sebesar 104 ribu ha, turun dari 113,5 ribu ha pada 2020-2021.
Baca SelengkapnyaIsrael Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza
2 hari lalu
Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza
Baca SelengkapnyaInvasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya
2 hari lalu
UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina
Baca SelengkapnyaUkraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia
3 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.
Baca SelengkapnyaTemuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup
3 hari lalu
Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.
Baca SelengkapnyaPengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel
5 hari lalu
Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel
Baca SelengkapnyaDelegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara
5 hari lalu
Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara
Baca SelengkapnyaHamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza
6 hari lalu
Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Baca SelengkapnyaWHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah
6 hari lalu
WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.
Baca SelengkapnyaPalestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB
6 hari lalu
Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.
Baca Selengkapnya