Plt Gubenur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama meninjau proyek normalisasi kali Ciliwung tahap satu di Jatinegara Barat, 18 November 2014. Kunjungan Ahok tersebut untuk melihat kesiapan dalam menghadapi musim hujan dan bencana banjir. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memotong alur birokrasi pengerjaan proyek antisipasi banjir yang dilakukan oleh pemerintah kota yang berada di sekitar Ibu Kota. Ahok mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mempercepat waktu penyelesaian proyek.
"Langsung kerjakan saja, laporan menyusul," kata Ahok setelah menghadiri rapat koordinasi di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin, 15 Desember 2014. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (Baca: Antisipasi Banjir, PMI Fokus Siapkan Dapur Umum)
Selain Ahok, peserta rapat lain yakni Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. (Baca: Banjir, Kampung Pulo Jadi Obyek Riset Australia)
Ahok menuturkan koordinasi pelaksanaan langkah antisipasi banjir di kota mitra Jakarta tak lagi menggunakan alur konvensional. Setiap pemerintah harus langsung mengerjakan proyek yang sudah dikaji secara mandiri tanpa terhambat perizinan. (Baca: Banjir, Penjaga Pintu Air Lembur tanpa Insentif)
Sebagai contoh, kata Ahok, Pemerintah Kota Bekasi bisa membuat sodetan atau melebarkan dan mengeruk sungai di sekitarnya yang berhubungan dengan Jakarta. Langkah yang sama juga bisa dilakukan Pemerintah Kota Tangerang pada Sungai Mookervart dan situ yang terhubung dengan Jalan Daan Mogot di Jakarta. (Baca: Beda Reaksi Jokowi dan Ahok Hadapi Banjir)
Pada saat bersamaan, Syamsul mengklaim Jakarta dan kota mitra siap menghadapi musim hujan. Ia mengatakan kota-kota tersebut juga sudah menyamakan prosedur standar penanganan bencana banjir. Tongkat komando penanganan bencana berada di masing-masing kepala daerah, yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan UMUM. "Komando ada di para pimpinan," kata Syamsul. (Baca juga: Ahok: Banjir Jadi Ajang Cari Keuntungan)
