TEMPO Interaktif, Bekasi:Meskipun sebelumnya gembar-gembor untuk membuat Peraturan Daerah (perda) anti judi, hampir dua bulan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sampai saat ini belum disahkan DPRD Kota Bekasi. Padahal, untuk landasan melarang maraknya praktek perjudian membutuhkan Perda tersebut. Akibat belum adanya Raperda tersebut, praktek-praktek perjudian kelas besar yang dilakukan secara terselubung oleh pengusaha kelas kakap masih berlangsung bebas di tengah kota. "Mestinya, kalau memang serius, DPRD memastikan Raperda itu kapan dibuat,"kata Martinus, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bekasi.Martinus menilai, untuk memberantas perjudian membutuhkan Perda anti judi. Karena dengan adanya peraturan itu, Pemkot Bekasi akan mengontrol praktek-praktek perjudian. "Selain itu, juga akan bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk menghilangkan stigma Kota Bekasi sebagai Kota Judi, mirip Las Vegas,"ujar Martinus.Martinus sebagai bagian dari masyarakat yang protes perjudian mengingatkan agar, lenbaga legislatif tidak main-main dengan mengumbar janji. "Jangan sampai, masyarakat malah berpikir, justru DPRD yang menghambat perda tersebut,"katanya.Reaksi lambannya pengesahan Raperda Anti Judi tadi sangat beralasan. Sebab, legislatif sendiri tidak serius dan kendor semangatnya untuk memberantas praktek perjudian. Terlihat agenda pelarangan perjudian tersebut tidak menjadi prioritas kalangan legislative. Alasannya, masih banyak agenda besar lainnya yang harus didahulukan.Anggota Fraksi PKSI, Sutriyono mengakui beberapa bulan belakangan ini, kegiatan anggota dewan, terutama Komisi A cukup padat sehingga masalah raperda anti judi belum tersentuh. "Secara teknis, kerja kami mengalami overload, sehingga baru melakukan panitia musyawarah (Panmus),"katanya.Walikota Bekasi Akhmad Zurfaih keberatan mengusulkan Raperda Anti Perjudian, dengan alasan jumlah tempat perjudian masih sedikit. Namun, belakangan ini, pemerintah daerah mulai mendukung dengan mulai berinisiatif mengusulkan raperda. Sutriyono membantah tudingan masyarakat yang menyatakan, DPRD Kota Bekasi tidak serius membuat Perda Anti Perjudian. "Penilaian itu engga bener juga. Perda Anti judi tetap prioritas. Sekarang itu, masih ada lagi raperda yang menunggu. Yang jelas, masing-masing fraksi untuk akan usulkan raperda,"katanya.Fraksi Demokrat juga membantah belum menyampaikan raperda Anti Perjudian kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi. "Kami sudah sampaikan draft-nya. Sekarang masih di pimpinan dewan,"kata Anggota Partai Demokrat, Salamat Siahaan. Siswanto