Warga menaiki tangga menuju kamar apartemennya di lantai enam dengan bantuan cahaya dari ponselnya saat pemadaman listrik berlangsung selama dua minggu di Buenos Aires, Argentina (26/12). (AP Photo/Victor R. Caivano)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono memprotes rencana PLN yang akan mematikan listrik di kantor-kantor Pemerintahan DKI. Menurut dia, Pemerintah DKI pasti akan membayar tagihan listrik yang tertunggak. "Kami bukan rumah tangga pribadi yang tak punya duit," katanya usai rapat pimpinan di Balai Kota, Senin, 22 Desember 2014.
PLN, kata dia, berencana mematikan listrik di fasilitas milik pemerintah yang belum membayar tagihan. Seperti di rumah pompa air, kantor wali kota, Puskesmas kecamatan, kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan kantor Dinas Pariwisata. Menurut dia, kantor-kantor itu terlambat membayar listrik sekitar dua bulan. (Baca: Ahok Lapor Jokowi Gara-gara Listrik)
Heru mengatakan pembayaran itu terlambat lantaran dana yang dianggarkan dalam APBD 2014 tak cukup untuk membayar tagihan tersebut. Soalnya, tarif dasar listrik naik sejak Juli lalu. Nah, APBD 2015 yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut sampai saat ini belum disahkan. (Baca: Listrik Diputus, Dinas Pertamanan DKI: PLN Arogan)
Akibatnya, mereka belum bisa membayar tagihan listrik pada November-Desember ini. Selain masalah itu, kata dia, ada juga kantor yang sudah menganggarkan pembayaran itu tapi anggarannya belum cair, seperti di Dinas Pariwisata. (Baca: Asosiasi Pusat Belanja Keluhkan Pemadaman Listrik)
Menurut Heru, Sekretaris Daerah sudah meminta penundaan pembayaran tersebut ke PLN sejak November lalu. Dia juga menjanjikan ke PLN akan mempercepat pembayarannya pada Januari 2015. Namun, PLN tetap berkukuh mencabut listrik jika pemerintah tak membayar tunggakan hingga 20 Desember lalu. Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum pun malah diadili karena tak membayar tagihan di rumah pompa air. "Kan kacau," katanya. (Baca: Galian Tak Berizin Padamkan Listrik Jakarta Pusat)
Padahal, menurut Heru, biasanya mereka membayar listrik yang tak sedikit untuk bangunan-bangunan ini. Heru mencontohkan, untuk kantor wali kota, Pemerintah membayar sekitar Rp 800 juta-1 miliar per bulan. Ada pun Dinas PU biasa mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah. "Masa tak ada toleransinya, tenggang waktu," katanya. (Baca juga: Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel)
