TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengancam, jika PLN memutus listrik ke berbagai gedung Pemerintah Provinsi DKI, pihaknya akan meminta PLN membayar gardu-gardu listrik yang ada di tanah Pemprov.

Alasannya, kata Heru, selama ini, gardu PLN tak dikenai biaya sewa lahan, tidak seperti tiang milik perusahaan provider seluler. "Kalau PLN melakukan itu (pemadaman listrik), saya akan lakukan yang sama terhadap gardu-gardu," ujar Heru di Balai Kota, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel)

Tak cuma itu, tutur Heru, Pemprov DKI juga akan menagih SPPT yang ada pada pengembang pada 2015. Jika di sana ada gardu listrik, Pemprov DKI bakal menagih pembayaran retribusinya. "Saya akan tagih per meter," katanya. (Baca: Ahok Lapor Jokowi Gara-gara Listrik)

Penarikan retribusi itu, ujar dia, dilakukan untuk gardu-gardu yang baru dibangun. Sedangkan untuk gardu lama, Heru juga akan menagih jika PLN tak mengindahkan ancaman tersebut. (Baca: Listrik Diputus, Dinas Pertamanan DKI: PLN Arogan)

Heru mengakui bahwa Pemprov DKI belum membayar tagihan listrik bulan November-Desember 2014. Alasannya, dana pada APBN 2014 tak cukup untuk membayar tagihan tersebut karena tarif dasar listrik naik sejak Juli lalu. (Baca: Sempat Mati, Listrik di Thamrin City On Lagi)

Sementara itu, RAPBN 2015 yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut sampai saat ini belum disahkan. "Ada juga kantor yang sudah menganggarkan pembayaran listrik tapi anggarannya belum cair, misalnya Dinas Pariwisata," kata Heru. (Baca: Galian Tak Berizin Padamkan Listrik Jakarta Pusat)

Beberapa gedung Pemprov DKI yang belum dibayar tagihan listriknya antara lain rumah pompa air, kantor wali kota, puskesmas kecamatan, kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan kantor Dinas Pariwisata. Heru memastikan Pemprov bakal membayar tagihan listrik tersebut. "Kami bukan rumah tangga pribadi yang tak punya duit," ujarnya. (Baca: PLN Janjikan Tak Ada Pemadaman di Jakarta Hari Ini)

Lagi pula, tutur Heru, Sekretaris Daerah DKI sudah meminta penundaan pembayaran kepada PLN sejak November lalu. Dia juga menjanjikan akan mempercepat pembayarannya pada Januari 2015. "Masak, tak ada toleransinya," katanya. (Baca juga: Listrik Byar-Pet, Warga Jakarta Mengungsi ke Mal)

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:
KSAL Baru | Lumpur Lapindo | Perayaan Natal | Susi Pudjiastuti | Kasus Munir

Berita terpopuler lainnya:
4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok
Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek'