TEMPO.CO, Bekasi - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 Kota Bekasi akhirnya disahkan menjadi APBD, Rabu malam, 24 Desember 2014. Pengesahan melalui rapat paripurna DPRD itu maju dari yang dijadwalkan pada Senin, pekan depan.
"Awalnya kita jadwalkan 29 Desember, tapi rapim (rapat pimpinan) memutuskan seluruh fraksi sepakat semalam," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Anim Imanudin, Kamis, 25 Desember 2014. (Baca: Pengesahan APBD Molor, Gaji Pegawai Terancam)
Menurut Anim, jumlah APBD Kota Bekasi yang disahkan mencapai Rp 3,5 triliun lebih. Adapun Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 1,35 triliun. Dari total APBD ia merinci, sebesar 40 persen untuk belanja tidak langsung atau pegawai, sedangkan 60 persen untuk belanja publik atau belanja langsung. "Sudah pro-rakyat," kata Anim.
Menurut dia, pengesahan APBD tidak sampai telat atau melebihi Desember 2014. APBD yang sudah disahkan kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievalusi. "Setelah dievaluasi, baru bisa digunakan oleh SKPD," kata dia. "Kami akan mengawasi penggunaannya," ujar Anim.
Rapat paripurna pengesahan APBD semalam dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai. Sedangkan dari pemerintah, hadir Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Rapat berjalan kondusif hingga selesai menjelang dinihari. "Semuanya sepakat," kata Anim.
Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji mengatakan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan infrastuktur masih menjadi prioritas. Karena, bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Infrastuktur jalan maupun proyek penanggulangan banjir mencapai Rp 700 miliar," katanya.
ADI WARSONO
Berita Lain
KPK: Tiga Lembaga ini Tak Dukung Menteri Susi
Reklamasi Teluk Benoa, Apa Kata Menteri Susi?
PlayStation Now Hadir di Smart TV Samsung 2015
Menteri Pariwisata Target 10 Juta Wisman di 2015
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
6 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
22 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
52 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya