TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, belanja modal sebesar Rp 2,3 triliun lebih pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 senilai Rp 3,9 triliun (sebelunya tertulis Rp 3,5 triliun) belum mencukupi seluruh kebutuhan. "Butuh Rp 7 Triliun," kata Rahmat, 25 Desember 2014.

Menurut dia, belanja modal tersebut hanya bisa menutupi sekitar 30 persen dari kebutuhan tahun depan. Ia mencontohkan, 40 persen APBD 2014 sebesar Rp 3,3 triliun dialokasikan ke Dinas Pendidikan. Meski nilainya cukup banyak, realisasi kebutuhan untuk kepentingan pendidikan masih kurang. "Mebeler masih kekurangan," kata dia. (baca: APBD Kota Bekasi Disahkan Rp 3,5 Triliun)

Rahmat mengatakan, dana APBD 2015 memiliki skala prioritas di tiga dinas. Di antaranya Dinas Pendidikan Rp 1,3 triliun lebih, Dinas Bina Marga dan Tata Air sekitar Rp 700 miliar, serta peningkatan fasilitas kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Rahmat menunggu sampai APBD disahkan lagi setelah dievaluasi Gubernur Jawa Barat.

Rahmat meminta agar seluruh SKPD menyiapkan diri untuk menyerap anggaran tersebut. Bahkan, dia mewanti-wanti program di tri wulan ke satu tak boleh dikerjakan pada di tri wulan berikutnya. "SKPD harus bertanggung jawab," ujar dia.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengatakan, pengesahan melebihi batas yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri lantaran anggota DPRD masih baru. Sehingga, butuh waktu untuk membentuk kelengkapan dewan. "Banyak yang dikerjakan, AKD saja baru terbentuk," ujar Tumai.

Tumai mengatakan, pengesahan juga menunggu pembahasan sampai benar-benar rampung. Karena, banyak masukan, dan sejumlah program belum tercover. "Ketika sudah selesai semua, baru disahkan," kata dia. "Komposisinya 39 belanja pegawai, dan 61 persen belanja publik," ujar Tumai.

ADI WARSONO