Gedung rumah susun sewa Daan Mogot yang masih dalam proses penyelesaian di Jakarta Barat, 21 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal terus membangun rumah susun untuk warga yang tinggal di bantaran kali dan terkena program normalisasi sungai.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Jonathan Pasodung mengatakan ada 200 menara rusun yang bakal dibangun tahun depan. "Mudah-mudahan bisa," kata Jonathan di Balai Kota, Senin, 29 Desember 2014.
Saat ini anggaran pembangunan telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2015. Sayangnya, dia tak menyebut jumlahnya. Namun, menurut dia, pembangunan satu menara menelan dana Rp 20-22 miliar. Artinya, butuh duit sekitar Rp 4 triliun untuk membangun 200 menara.
Jonathan mengklaim pembangunan tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Semula, Ahok meminta sampai 500 menara rusun tahun depan. Namun, karena dana tak cukup, Ahok mengurangi targetnya.
Jonathan mengatakan pembangunan rusun kerap terkendala pembebasan lahan.Tahun ini, tutur dia, sebanyak sepuluh titik telah dibebaskan atau seluas 40 hektare. Masing-masing titik memiliki luas lahan yang bervariasi, antara 2 hingga 6 hektare. "Beberapa ada yang terkendala," katanya.
Persoalan pembebasan lahan ini masih terkait dengan warga yang meminta harga tanah lebih dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Jonathan berujar, dari total 10 hektare, 7,3 hektare di antaranya sudah dibayar.
Rusun, tutur dia, dibangun tidak hanya oleh Pemprov DKI. Rusun juga dibangun oleh pemerintah pusat dan pihak swasta. Contohnya, rusun Jatinegara Barat yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
