Tuntut Kenaikan Upah, Ribuan Buruh Kepung Bundaran HI
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengupahan dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang, mengatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan pengaju penangguhan UMP DKI 2015. Ketiga syarat ini akan sangat menentukan apakah permohonan penangguhan dapat disetujui atau ditolak.
"Kelengkapan administrasi terutama berita acara kesepakatan serikat pekerja dan manajemen perusahaan jadi syarat mutlak," kata Sarman Simanjorang, anggota Dewan Pengupahan dari kalangan pengusaha ketika dihubungi Tempo, Ahad, 4 Januari 2015. (Baca:Ahok Tolak Usulan UMP dari Forum Buruh )
Persyaratan administrasi meliputi: pertama, laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir yang sudah diaudit Kantor Akuntan Publik; Kedua, perusahaan juga harus melengkapi data prospek bisnis selama 2 tahun ke depan; Ketiga dan yang terutama adalah perusahaan harus melengkapi berkas acara kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerjanya.
Berita acara kesepakatan serikat pekerja dan manajemen perusahaan ini harus sudah terbubuh tandatangan di atas materai oleh kedua belah pihak. Surat ini menjelaskan bahwa rencana penangguhan UMP tersebut telah diketahui, dimengerti, dan disetujui para pekerja perusahaan tersebut. (Baca:Buntu, Dewan Pengupahan Usulkan Dua Opsi ke DKI)
Usai memenuhi kelengkapan administrasi, Dewan Pengupahan kemudian akan melakukan verifikasi langsung kepada perusahaan pengaju penangguhan. Sarman mengatakan pihaknya akan mendatangi satu per satu perusahaan dari 27 perusahaan yang mengajukan penangguhan di akhir tahun 2014.
Pada kunjungan keseluruh perusahaan, Dewan Pengupahan akan berupaya melakukan dialog dengan serikat pekerja dan perusahaan, serta memverifikasi kebenaran kesepakatan yang telah dibuat perusahaan dengan pekerja. "Setelah kunjungan baru kami akan buat kajian apakah layak atau tidak ditangguhkan," kata dia.
