TEMPO.CO, Bekasi - Sedikitnya tiga pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan sanksi teguran. Soalnya, ketiga pegawai itu mengenakan pakaian yang dianggap seksi. "Tidak memenuhi unsur kelayakan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Renny Hendrawati, Kamis, 8 Januari 2015.
Saat diberi sanksi teguran itu, ketiga pegawai tersebut di antaranya memakai celana jins, longdress, dan blazer batik yang ketat. Karena busana itu, mereka tampak seksi. Mereka kedapatan memakai pakaian seksi saat menghadiri pemanggilan BKD lantaran tak ikut apel pada Senin lalu. Ke depan, BKD akan memantau seluruh pegawai ihwal tata cara berpakaian.
Renny menuturkan, biasanya PNS perempuan mengenakan "pakaian seksi" tersebut pada Kamis dan Jumat. Soalnya, khusus pada hari itu pegawai boleh memakai pakaian bebas bermotif batik. Adapun dari Senin hingga Rabu pegawai wajib memakai seragam.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan telah meminta seluruh PNS di kantornya memakai pakaian kerja yang layak. Menurut dia, pembangunan Kota Bekasi harus dimulai oleh kalangan birokrat di kota ini. "Kalau kitanya sudah sopan, tentu masyarakat akan mengikutinya," ujar Rahmat.
Rahmat menyatakan mendukung langkah BKD memberikan terapi kejut kepada pegawai yang dianggap memakai pakaian yang tak sesuai dengan aturan. Kalau pegawai masih membandel, sanksi lebih tegas harus diberikan. "Buat pelajaran dulu," ujarnya. (Baca: Sepeda Motor Dilarang Melintas, Kemacetan Berkurang 30 Persen)
ADI WARSONO
Berita Lainnya:
Sepeda Motor Dilarang Melintas, Kemacetan Berkurang 30 Persen
Sering Didemo, Pemerintah DKI Gelar Demo Tandingan
Ratusan Rumah di Kompleks TNI Cawang Dibongkar
Berita terkait
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
23 jam lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
1 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
3 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
4 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
9 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
11 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaKapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
19 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
Baca SelengkapnyaPNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza
21 hari lalu
PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.
Baca SelengkapnyaGaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
29 hari lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran
30 hari lalu
Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.
Baca Selengkapnya