Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kanan) pada peluncuran bus gandeng Scania Euro 6 berbahan bakar gas di Silang Monas Jakarta (08/05). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Transportasi DKI Jakarta Edi Nursalam mengatakan cara pandang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang moda transportasi umum perlu diubah. Menurut Edi, Ahok selalu memandang proyek moda transportasi umum dalam model business to business, sehingga selalu mencari cara agar pemerintah untung.
"Padahal proyek moda transportasi massal tak akan dapat untung," ujar Edi saat dihubungi Tempo, Senin, 12 Januari 2015. Alasannya, tutur Edi, pembangunan moda transportasi adalah proyek sosial guna mengurangi kemacetan di Ibu Kota. "Jadi, jika pola pikir Ahok masih mencari keuntungan finansial, dia salah besar."
Edi menilai langkah Ahok menghentikan proyek monorel tak bijak. Edi mengatakan pihak Jakarta Monorel sudah mengeluarkan dana ratusan miliar sejak proyek ini berjalan pada 2004. Keputusan Ahok menghentikan proyek monorel, menurut Edi, memberikan preseden buruk bagi para investor untuk menanamkan modalnya di proyek serupa. (Baca: Alasan DKI Memutus Kontrak PT Jakarta Monorail)
Jika ingin mendapat keuntungan, pemerintah disarankan memanfaatkan penjualan properti, seperti pengelolaan stasiun, pembangunan minimarket, atau penyewaan lahan di udara. Jadi, ada hubungan timbal balik antara investor dan pemda. (Baca: Soal Monorel Jakarta, Ahok Takut Sama Jaksa Nakal)
Terkait dengan desain bangunan, Edi mengatakan konstruksi dapat diubah jika memang menganggu kepentingan publik. Soal desain pembangunan monorel, menurut dia, bukan masalah besar yang dapat menghentikan keseluruhan proyek. (Baca juga: DPRD Sarankan Ahok Batalkan Proyek Monorel)
