TEMPO.CO, Jakarta - Warga yang menempati rumah semipermanen di sepanjang bantaran Kanal Banjir Barat di Tanah Abang menolak penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2015. Penolakan itu terjadi di permukiman warga yang dekat dengan Stasiun Tanah Abang.
"Mereka demo menolak digusur dengan membakar rumahnya yang semipermanen," kata petugas Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Abdullah, kepada Tempo, Senin, 19 Januari 2015.
Menurut Abdullah, api di sekitar lokasi kebakaran kini sudah padam. "Sudah kondusif, karena kami langsung kerahkan tiga unit pemadam kebakaran," ujarnya.
Penertiban bangunan liar ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede. Menurut Mangara, penertiban dilakukan di sepanjang bantaran kali dari Jalan Tenaga Listrik, Kebon Melati, hingga Jembatan Tinggi, Tanah Abang.
"Saat ini penertiban masih berlangsung. Tadi memang ada sedikit penolakan dari warga dan sekarang sudah dapat diatasi," ujarnya.
Mangara menjelaskan, penertiban dilakukan karena bangunan liar itu berada di badan sungai. "Di situ tidak boleh ada bangunan atau tempat tinggal, jadi kami tertibkan," katanya.
AFRILIA SURYANIS
Berita Terpopuler:
Tertimpa Pramugari, Perawat Tuntut Air Asia
Drone, Seperti Burung Dara yang Bisa Kembali
Duka Air Asia, Ada Penghambat Indentifikasi Korban
Sudirman Said: Pembebasan Lahan Dibantu Aparat
Berita terkait
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
13 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
15 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
16 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
22 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
24 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
33 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
35 hari lalu
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca SelengkapnyaDisebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah
37 hari lalu
Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara
37 hari lalu
Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaNasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur
37 hari lalu
KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN
Baca Selengkapnya