Petugas Dinas Perhubungan menderek mobil yang terparkir liar di pinggir Jalan Jatinegara Timur, Jakarta, 8 September 2014. Setiap kendaraan yang terderek akan dikenakan Retribusi penderekan dan penyimpanan sebesar Rp 500.000 per hari. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan pihaknya terus membenahi persoalan lalu lintas di Ibu Kota. Menurut Benjamin, persoalan lalu lintas tidak hanya soal kemacetan, tapi juga premanisme dan parkir liar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan menganggarkan Rp 2 miliar tahun ini. Benjamin menyebutkan anggaran tersebut digunakan sebagai dana operasional anggota TNI dan Polri yang diperbantukan. "Kita harus dibantu TNI dan polisi. Enggak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme," katanya di Balai Kota, Senin, 19 Januari 2015. (Baca: Ahok Mau Bikin Razia Parkir Liar Tambah Seru.)
Ia mencontohkan penertiban parkir liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tanah Abang, ujar dia, termasuk salah satu kawasan yang sulit ditertibkan karena dibekingi preman. "Itu kental premanismenya. Kami tidak mampu sendirian. Daripada mati konyol," ujar Benjamin.
Benjamin menuturkan dana tersebut digunakan sebagai uang saku personel TNI dan polisi sebesar Rp 250 ribu per hari. Juga uang makan sehari sebesar Rp 38 ribu. Adapun ihwal jumlah personel TNI-Polri yang diperbantukan, ia mengatakan tak tahu persis. "Personel disesuaikan dengan kebutuhan," ucapnya.
Ia menilai anggaran sebesar Rp 2 miliar tak cukup untuk memberantas parkir liar dan premanisme. Idealnya, ujar dia, diperlukan Rp 6 miliar untuk upaya tersebut. "Nanti kita kaji lagi berapa," katanya.
