Warga membongkar sendiri bangunan yang berada di bantaran Kalimalang, Cipinang-Melayu Jakarta Timur, 4 Februari 2015. Tampak warga saling membantu, untuk membongkar bangunan milik mereka. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri ditanggapi masyarakat dengan beragam cara. Ada warga yang melayangkan dukungan langsung ke KPK dan ada pula yang tiba-tiba menjadi simpatisan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin lalu.
Bahkan warga yang terkena gusuran di Kelurahan Cipinang Melayu masih sempat-sempatnya menyindir konflik dua lembaga penegak hukum itu. Rumah mereka yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang harus dibongkar untuk proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada Rabu, 4 Februari 2015.
Dari 376 bangunan yang dibongkar, sebanyak 28 rumah warga belum diganti rugi. Mereka kemudian mengekspresikan kekecewaan dengan memasang spanduk berukuran 50 x 30 sentimeter. Pada spanduk itu tertulis, "Milik Jokowi Belum Dibayar", "Rumah Milik Kapolri", dan "Milik Abraham Samad Belum Dibayar".
Edi Sumanto, warga RT 03 RW 04, Kelurahan Cipinang Melayu, mengatakan bahwa pemuda sekitar yang membuat spanduk tersebut. "Cuma buat lucu-lucuan," kata Edi. Warga lainnya, Siti Nurhayati, 45 tahun, mengatakan, terlepas dari tujuan menghibur, dirinya berharap konflik KPK dengan Polri segera rampung dengan campur tangan Presiden Joko Widodo. "Biar enggak ribut-ribut seperti sekarang ini," kata Siti.
