Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak luput jadi objek meme banjir di Jakarta.
TEMPO.CO, Jakarta - Selama memimpin Jakarta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kerap terlibat konflik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Konflik terbaru adalah kisruh berkas APBD DKI ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD menilai Ahok--nama panggilan Basuki--salahi aturan. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, mengatakan Ahok perlu sewa konsultan politik untuk memperbaiki kesalahpahaman yang sering terjadi antara pemda dan DPRD.
"Yang jadi persoalan adalah sikap dan gaya komunikasi Ahok memang cepat, tapi kadang tak sesuai prosedur," kata Effendi saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Februari 2015.
Menurut Effendi, perlu ada satu tim khusus yang bertugas memberi pertimbangan terhadap sikap dan kebijakan yang diambil Ahok. Tim ini harus mengajarkan Ahok cara bersikap agar tak dinilai konfrontatif, terutama oleh anggota DPRD.
Selain itu, Ahok juga perlu lebih sering melakukan koordinasi dengan DPRD sebagai prosedur ketatanegaraan dalam level provinsi. Effendi mengatakan, Ahok lebih baik mendatangi langsung DPRD dan adu argumen ketimbang konflik berkepanjangan tanpa ada komunikasi.
Namun, Effendi menilai ada satu elemen terpenting dalam komunikasi politik modern yang sudah dipegang Ahok, yaitu kredibilitas. Dalam hal ini, kredibilitas Ahok menang jauh. Ahok yang menyadari hal tersebut akhirnya menjadi tak segan untuk menabrak prosedur, seperti berkonsultasi dengan DPRD. Padahal, Ahok seharusnya ingat bahwa anggota DPRD punya hak interpelasi dan hak angket untuk menggugat kepemimpinan Ahok.
"Kuncinya, tak boleh ada pihak yang merasa di atas angin karena hal tersebut sering menjadi pemicu konflik internal," kata Effendi.
