TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah tekanan politik lewat angket DPRD, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus mempersoalkan proyek siluman. Menurut Ahok, banyak proyek siluman pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang dibuat oleh DPRD. Salah satunya, Dinas Pendidikan. "Itu sebabnya saya ngotot menggunakan sistem e-budgeting," kata Ahok, Rabu, 25 Februari 2015.

Proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek-proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya dilakukan saat data lapangan menunjukkan 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.

Contohnya, proyek di Dinas Pendidikan yang mencapai miliaran rupiah. Buat pengadaan proyek development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri dianggarkan Rp 25,5 miliar. Untuk pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar. Buat pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 dan SMPN 41 masing-masing dianggarkan Rp 6 miliar.

Pengadaan UPS ternyata juga sudah terjadi pada 2014. Di antaranya untuk SMA 78 di Jakarta Barat yang menerimanya pada November 2014. Di SMA ini sebagian peranti itu sebagian sudah langsung terpasang dengan laboratorium komputer sebagai penambah daya dan back-up pasokan listrik untuk perangkat kerja elektronik ketika listrik padam.

Hanya, pegawai bidang sarana dan prasarana SMA Negeri 78, Tulus Santoso, mengatakan tak tahu bagaimana perawatan dan pengoperasian secara mendetail. "Barang datang malam jadi menjelaskannya tidak detil," kata dia. Ia sebatas diberi tahu mana yang harus dinyalakan ketika listrik padam dan mana yang harus dimatikan ketika keadaan darurat.

Sementara itu, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Wilayah II Sudin Pendidikan Jakarta Barat Eyo Sunarya mengaku tak tahu-menahu ihwal pengadaan UPS. Sebab, ia baru sebulan menjabat posisi Kasi Saprasdik. "Lebih baik langsung ditanyakan saja ke kasi yang lama," katanya.

DINI PRAMITA