Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 telah diutak-atik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan mengusulkan kegiatan yang bukan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Anggaran untuk proyek siluman itu diperoleh dengan mengurangi anggaran kegiatan yang diusulkan SKPD. Misalnya, anggaran kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi komunikasi serta kehumasan yang diusulkan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan sebesar Rp 20,5 miliar, oleh DPRD dikorting Rp 10 miliar. "Mereka comot satu-satu," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015
Setelah memotong anggaran kegiatan usulan Pemerintah DKI, Dewan mengusulkan sejumlah proyek yang mayoritas berupa proyek pengadaan barang. Misalnya proyek baru pengadaan barang dari Komisi Pemerintahan DPRD mencapai Rp 371,9 miliar.
Proyek susulan itu berupa pengadaan kendaraan pemadam kebakaran multi guna (multi purpose fire pump vehicle) dan perlengkapannya sebesar Rp 20 miliar, pengadaan kendaraan khusus untuk pertolongan dalam kebakaran (high rise fire fighting and rescue vehicle) senilai Rp 40 miliar, pengadaan pompa kebakaran dan perlengkapannya Rp 4 miliar.
Dewan juga memasukkan pengadaan pompa pemadam kebakaran portable sebesar Rp 4,9 miliar, pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di seluruh kecamatan di Jakarta Barat sebesar Rp 268 miliar, pengadaan alat monitoring bencana Rp 20 miliar, dan pengadaan mobil penerangan sebesar Rp 15 miliar.
