TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Anies Baswedan menilai pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpanan daya harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap sekolah.

Menurut Anies, tidak bisa UPS dipaksakan di sekolah yang tidak mengalami kendala listrik. "Tergantung tiap daerah, kalau ada masalah listrik, ya, bisa jadi perlu," kata Anies di Kantor Wakil Presiden, Senin, 2 Maret 2015. "Kalau tidak perlu, ya, tidak."

Namun Anies enggan berkomentar lebih jauh mengenai pengadaan UPS di setiap sekolah di Jakarta, yang harganya sampai miliaran rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Kalau persoalan itu, kata dia, silakan saja tanya ke pemerintah daerah karena sudah kewenangan di sana.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada penggelembungan APBD 2014. Dana itu ditemukan dari rancangan APBD yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan versi pemerintah daerah yang dirancang dengan sistem e-budgeting.

Dari penelusuran anak buahnya, jumlah dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun. Salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

Kepala sekolah yang menerima UPS tersebut mengaku tidak memesan alat penyimpanan daya listrik tersebut. Mereka heran alat tersebut tiba-tiba datang ke sekolah. Mereka menilai alat UPS itu bukan kebutuhan mendesak.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan UPS. Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto mengatakan audit investigasi itu dilakukan untuk membantu kepolisian. "Kami diminta kepolisian memperkuat penyelidikan mereka," katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.

REZA ADITYA