Angket DPRD: Kenapa Ahok Lari ke Jokowi, Bukan ke Megawati?

Reporter

Rabu, 4 Maret 2015 06:03 WIB

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir satu pekan DPRD Jakarta menggulirkan hak angket, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Padahal, Megawati dikenal dekat dengan Ahok. Puteri Bung Karno itu satu-satunya ketua umum partai yang hadir saat Ahok dilantik sebagai Gubernur di Istana Negara, Jakarta pada Oktober 2014.

Ahok malahan melaporkan ancaman pemakzulan oleh DPRD melalui hak angket itu kepada Presiden Jokowi. "Memang tidak ada alasan Ahok harus berkomunikasi dengan Megawati," kata Ikrar Nusa BhaktiIkrar Nusa Bhakti, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada Tempo, Selasa 3 Maret 2015.

Ikrar menilai wajar saja Ahok melaporkan masalah yang dialaminya kepada Jokowi. Pertama, Jokowi adalah atasannya Ahok. Kedua, kasusnya terkait APBD 2014 dimana saat itu Jokowi sebagai Gubernur Jakarta.

Menurut Ikrar, justru bukan langkah tepat apabila Ahok 'mengadukan' sikap legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Megawati Soekarnoputri. "Ahok bukan orang PDIP, Mega bukan presiden," kata dia.

Alasan lain, kata Ikrar, DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Oleh sebab itu, menurut dia, Jokowi harus tahu dinamika yang terjadi. Eskalasi politik di DKI Jakarta memiliki spketrum yang luas. Beda jika itu ribut antara DPRD dengan Gubernur di Lampung misalnya, ujar Ikrar, di mana eskalasi politiknya tidak kuat.

Memang, sebelum melaporkan dugaan anggaran siluman yang mencapai Rp 12,1 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahok terlebih dahulu bertemu dengan Joko Widodo di Istana Kepresidenan, pada 27 Februari 2015. Keduanya membahas polemik antara Ahok dengan dewan yang berujung hak angket.

Ikrar juga heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mendukung hak angket. Jika alasan utama adalah sakit hati karena Ahok menolak Boy Sadikin sebagai Wakil Gubernur dan sikap Ahok yang keras melawan korupsi, maka komitmen PDIP dalam memberantas korupsi diragukan. "PDIP patut dipertanyakan partai macam itu? Masa membela anggotanya yang bermain kotor begitu," kata dia.

DINI PRAMITA

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

2 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

6 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

9 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

9 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

21 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

21 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

22 jam lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

22 jam lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

23 jam lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

23 jam lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya