Warga menuliskan petisi dukungan untuk Ahok, dalam aksi tersebut warga Jakarta diajak, untuk menyerukan pendapatnya tentang, mana yang menurut mereka benar, Ahok atau DPRD. Jakarta, Bundaran HI, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang menamakan diri @temanahok kembali menggelar aksi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Minggu, 8 Maret 2015. Kali ini, @temanahok mengajak warga melayangkan petisi ke tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Polri, untuk mengusut dugaan proyek siluman dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI Jakarta.
“Yang saya perjuangkan bukan Ahok-nya, tetapi APBD buat pembangunan Jakarta,” ujar Yoan Putra, salah satu penggagas @temanahok, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 7 Maret 2015.
Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melaporkan dugaan korupsi hingga Rp 12,1 triliun itu ke KPK. Menurut Yoan pernyataan Ahok, sebagai whistle-blower atau peletuk pertama dugaan anggaran siluman dalam APBD DKI, seharusnya mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum.
“Aparat harus tahu siapa yang menggarong dan berapa dana yang digarong. Jangan membohongi masyarakat terus,” ujarnya.
Dalam aksi yang akan dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan Car-Free Day sepanjang Sudirman-Thamrin itu, rencananya sekitar 30-40 relawan @temanahok beragam profesi bakal menggelar aksi simpatik dengan mawar putih. Selain itu, ada permainan yang dinamai “Kirim Begal APBD ke Penjara”.
“Kami pun menyediakan foto boks bergambar tikus atau patung koruptor yang bisa digunakan masyarakat mencurahkan kemarahannya,” ujar Yoan.
