Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan "Ahok berani melawan begal APBD". Jakarta, Bundaran HI, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Dua spanduk terbentang di bawah jembatan Bundaran Hotel Indonesia bertuliskan "Kirim Begal APBD". Sebagian besar area spanduk yang kosong diisi testimoni dan tanda tangan warga Jakarta sebagai bukti dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ini aksi kedua kami untuk mendukung Pak Ahok bahwa dia tidak sendiri membongkar kasus APBD ini," kata koordinator gerakan #TemanAhok, Aditya Yogiprabowo, 26 tahun, saat ditemui di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Maret 2015.
Gerakan #TemanAhok, menurut Aditya, adalah gerakan yang muncul dari antusias masyarakat pengguna Twitter yang bersimpati terhadap sosok gubernur berketurunan Tionghoa tersebut. Meski langit Jakarta mendung sejak pagi, Aditya bersama sekitar 30 kawannya tetap melanjutkan aksi membagi-bagikan kertas testimoni, stiker, dan mengajak warga untuk menulis dan menandatangani dua spanduk besar yang terbentang tepat di bawah Jembatan Bundaran HI. "Kami menyediakan dua buah foto booth dan juga ada simulasi mengirim pesawat tikus ke dalam sel penjara," ujar Aditya.
Sepanjang pantauan Tempo, animo warga Jakarta untuk memberi dukungan dan mengikuti simulasi cukup banyak. Rata-rata warga mau berhenti sejenak saat melewati kumpulan gerakan #TemanAhok.
"Mau saja beri dukungan untuk Pak Ahok agar memberantas koruptor-koruptor," ujar Andi, 19 tahun. Andi ikut menuliskan dukungannya di spanduk dan mengikuti simulasi mengirim pesawat kertas yang dianalogikan sebagai tikus yang ramai-ramai diterbangkan ke penjara.
Demikian halnya dengan Windi Pratiwi, 20 tahun, warga Mangga Besar, yang mengetahui adanya kegiatan #TemanAhok lewat Twitter. Ajakan untuk berkumpul hari ini, menurut dia, merupakan bukti nyata jika warga Jakarta tak abai terhadap kondisi perpolitikan yang sedang ramai di pemerintahan.
"Saya salut sama Ahok meski dia warga Tioghoa, ya. Dia berani untuk membongkar kasus yang sudah lama terjadi dan selama ini enggak pernah ada yang berani bilang," kata Windi.
Gerakan ini digagas untuk turut mengawal penyelesaian kasus adanya dugaan dana siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta. "Kami ingin punya DPRD yang bermartabat dan punya keharmonisan hubungan dengan pemerintah dan juga bebas korupsi," kata pria yang sehari-bekerja sebagai karyawan swasta.
Gubernur DKI Ahok telah melaporkan dugaan korupsi dalam anggaran daerah tahun 2015 hingga Rp 12,1 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Aditya, penegak hukum seharusnya bisa lebih cepat tanggap dan serius menindaklanjuti laporan Ahok sebagai pembuka pertama mengenai dugaan adanya penggelembungan dana ABPD DKI.
