Bangunan rumah susun sewa Daan Mogot yang masih dalam proses penyelesaian di Jakarta Barat, 21 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, mengatakan sebanyak 50 ribu warga Ibu Kota butuh hunian vertikal. Alasannya, warga sekarang tinggal di hunian yang tak layak atau bukan peruntukkan pemukiman.
"Kami masih kewalahan untuk menyiapkan rumah susun bagi mereka," kata Ika di Jakarta, Minggu 8 Maret 2015. Menurut dia, baru sekitar 25 persen dari total keseluruhan warga yang sudah dapat rumah susun.
Mereka kini menempati rusun-rusun yang sudah selesai dikerjakan, seperti Rusun Marunda, Rusun Komarudin, Rusun Pulo Gebang, Rusun Jatinegara Kaum, Rusun Cipinang Besar Selatan, dan Rusun Jatinegara Barat. Bagi warga yang sudah mendapat unit rumah susun, Ika mengingatkan, mereka dilarang menyewakan kembali unit rusunnya.
Jika praktik ini kembali ketahuan, Pemerintah DKI tak segan-segan mengusir mereka, baik penyewa maupun pemilik rusun. "Seperti kata Ahok, jika warga tak patuh, pulangkan saja ke kampung," katanya.
Pernyataan Ika ini menirukan ucapan Ahok pada Selasa, 17 Februari 2015. Menurut Ahok, masyarakat yang menyewa atau menyewakan rumah susun lebih baik pulang kampung.
Alasannya, upaya pemerintah membangun rumah susun yang layak menjadi sia-sia karena dikomersilkan.
"Kalau bangun satu rusun itu butuh sampai Rp 200 juta. Jadi masyarakat yang nyewa-nyewa itu lebih baik minta duit pulang kampung," kata Ahok.
