Depdagri : Ada 23 Syarat Untuk Dilantik Jadi Walikota
Reporter
Editor
Sabtu, 6 Agustus 2005 04:30 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru bicara Departemen Dalam Negeri, Ujang Nurjaman menyatakan masih menunggu surat resmi dari Gubernur Jawa Barat soal polemik hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah Depok. Masyarakat Depok pemilih Nurmahmudi Ismail merasa pengadilan telah merampok hasil pilihan rakyat. Departemen Dalam Negeri, menurut Ujang belum menerima isi putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Departemen Dalam Negeri, belum bisa melakukan tindakan meskipun arus dari bawah mendesak Depdagri untuk segera melantik Walikota terpilih Nurmahmudi Ismail dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak sah. "Ada prosedurnya, harus ada surat resmi dari Gubernur yang ditujukan ke Depdagri baru bisa kami proses,"ujar Ujang.Menurutnya, Gubernur harus mengirimkan surat resmi atas keberatan KPUD Depok terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan hasil konsultasi dengan DPRD Depok. Selain itu menurut Ujang, syarat dilantiknya Walikota terpilih haruslah memenuhi 23 item, yang salah satu di antaranya adalah hasil putusan dari Pengadilan Tinggi. "Saat ini putusan itu belum kami terima,"ujarnya.Rengga Damayanti
