TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berharap kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta segera selesai. Sebab, di wilayahnya terdapat proyek yang dibiayai pemerintah DKI sebesar Rp 98 miliar. "Inginnya hibah cair tahun ini," kata Rahmat, Jumat, 13 Maret 2015.
Dana hibah sebesar Rp 98 miliar itu akan dipakai untuk penyempurnaan jalan sisi selatan Kali Malang sebesar Rp 60 miliar, penyempurnaan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur sebesar Rp 30 miliar, dan infrastruktur di sekitar Cipendawa Rp 8 miliar.
Rahmat mengatakan, jika pemerintah DKI menggunakan APBD 2014, dana hibah otomatis tidak turun. Karena itu, pihaknya berharap DKI menggunakan APBD 2015, sehingga dana hibah kepada Kota Bekasi dapat dicairkan pada tahun ini.
Menurut Rahmat, proyek itu sangat penting bagi Kota Bekasi karena dapat mengurai kemacetan. Misalnya, di jalan sisi selatan Kali Malang, bisa mengurangi kepadatan arus di Jalan KH Noer Ali—salah satu akses utama menuju DKI Jakarta.
Sedangkan infrastruktur penunjang di Jalan Joyo Martono bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas. Alasannya, di jalur tersebut terdapat jembatan yang sudah dilebarkan 8 meter. "Di jembatan sudah tidak macet, tinggal di jalan menuju jembatan itu," kata Rahmat.
Rahmat menambahkan, bantuan dana hibah dinilai sangat membantu. Sebab, nilai APBD Kota Bekasi hanya Rp 3,9 triliun, jauh lebih rendah dari DKI yang mencapai Rp 73 triliun lebih. "Anggaran kami terbatas," kata Rahmat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Tumai, mengatakan proyek infrastruktur di wilayah setempat sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pembangunannya diminta agar segera diselesaikan. "Pembangunan secepatnya lebih baik," kata Tumai.
ADI WARSONO
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
5 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
21 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
51 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya