Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Selamat Nurdin meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menurunkan tensi politik saat ini. Hal ini berkaitan dengan rencana pertemuan Dewan dengan Pemerintah Provinsi ihwal pembahasan evaluasi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015.
“Kalau bisa pernyataan Gubernur direndahkan. Kalau menantang terus kan susah,” kata Selamat pada Tempo, Ahad, 15 Maret 2015.
Selamat mengatakan Dewan bersedia kembali melakukan konsolidasi dan membahas evaluasi RAPBD 2015 bersama pemerintah provinsi. “Kembali ke niatnya bagaimana. Kalau mau perbaikan, ayo mekanismenya kami perbaiki, komitmennya juga,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri setidaknya menyatakan Pemerintah Provinsi DKI perlu mengkaji ulang beberapa pos anggaran dalam RAPBD 2015. “Ini harus dipelototin bareng-bareng dengan Badan Anggaran dan per komisi,” ujar Selamat. “Perlu diingat evaluasi ini asumsi Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD versi e-budgeting ya, bukan yang bersama Dewan.”
Meski belum ditelusuri secara keseluruhan, Selamat mengatakan dari dokumen evaluasi yang diterima ada beberapa temuan bermasalah dari sumber tunjangan yang besar. Contohnya soal anggaran untuk bangunan sekolah yang dialihkan ke Dinas Perumahan. “Padahal, namanya bangunan kan teknis, ya sudah jelas harusnya masuk ke mana. Dewan ini disangkanya cuma nego doang,” ujar Selamat.
Intinya, menurut Selamat, sejauh ini Dewan mencoba untuk terbuka dan mau sama-sama menunjukkan apakah masih ada komitmen bersama untuk melakukan perbaikan antar dua lembaga dalam beberapa waktu tersisa. Dia berharap mudah-mudahan tidak terjadi deadlock lagi.
Saat ditemui di pelataran Balai Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga berharap hal yang sama. Dia berharap pertemuan Selasa, 17 Maret 2015 besok bisa menghasilkan titik temu. “Ini sedang kami atur dan persiapkan agar pertemuan bisa menghasilkan Perda. Saya berharap Pak Gubernur bisa tahan dulu,” ujar Heru.
Kementerian Dalam Negeri telah memberikan hasil evaluasi terhadap RAPBD DKI 2015. Beberapa poin evaluasi yang disampaikan di antaranya soal revisi dana operasional transportasi, pengelolaan anggaran pembangunan sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan sarana olahraga kembali ke dinas masing-masing.
Selain itu, Kementerian pun menyarankan pemerintah provinsi menjual badan usaha milik daerah yang tak menguntungkan, meningkatkan belanja modal, melakukan penyempurnaan terhadap penggantian nomenklatur operasional pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah, serta menjamin efektivitas belanja bantuan sosial.
