Ratusan Pejabat DKI Penuhi Rapat Evaluasi APBD  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 17 Maret 2015 12:11 WIB

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana berbicara denga peserta rapat setelah kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kinerja Perangkat Daerah melakukan pertemuan di gedung DPRD DKI, Selasa, 17 Maret 2015.

Mereka akan membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Menjelang pukul 10.00 WIB, ratusan SKPD DKI Jakarta berseragam cokelat gading sudah berkumpul di depan ruangan serbaguna dan di depan ruang paripurna.

Di dalam ruang serbaguna telah hadir beberapa SKPD, seperti Inspektorat DKI Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman, serta beberapa wali kota, seperti Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi.

Belum terlihat tanda-tanda pertemuan yang diagendakan mulai pukul 10.00 WIB ini akan dimulai. Pimpinan Banggar, Prasetyo Edi, belum terlihat hadir di dalam ruangan. Tim Banggar yang sudah menduduki kursi pertemuan terpantau baru ada sepuluh orang. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik baru tiba di ruang pertemuan sekitar pukul 10.15 WIB.

Ruangan pertemuan juga dipenuhi para staf yang duduk maupun berdiri dari berbagai dinas. Sejumlah petugas terlihat mondar-mandir mencari kursi tambahan dari berbagai ruangan. Sebagian lain lebih memilih untuk menunggu di luar ruangan.

Rapat ini bertujuan untuk membahas hasil evaluasi Kemedagri terhadap RAPBD DKI tahun Anggaran 2015. Tujuan akhir dari pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari ke depan ini akan menghasilkan peraturan daerah untuk mengesahkan anggaran selama setahun ke depan. Namun jika pertemuan berujung buntu, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau mesti menggunakan APBD berplafon tahun anggaran 2014.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Prabowo Sunirman, yang dimintai komentar oleh wartawan mengatakan rapat akan membahas APBD yang pernah dikirim ke Kementerian dalam Negeri. "Soal APBD yang mana dulu? Versi Pemda atau DPRD dulu?" kata Prabowo.

AISHA SHAIDRA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

54 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya