TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin tidak setuju Farhat Abbas menjadi calon Wakil Bupati Bogor. Menurut dia, Farhat dan Ketua DPP PPP Djan Faridz tidak elegan dan mengabaikan etika organisasi.
Yuyud menjelaskan, dalam pengajuan nama calon kepala daerah, ada prosedur yang harus ditempuh. Adapun DPC PPP hanya membutuhkan rekomendasi dari DPW PPP Jawa Barat. "Siapa dia? Kok bisa seenaknya muncul tanpa track record yang jelas," ujar Yuyud.
Farhat Abbas mengklaim sudah lama berkecimpung di dunia politik, khususnya bergiat di partai berlambang Ka’bah itu. Farhat mengaku diajak Djan masuk ke PPP saat mantan Menteri Perumahan Rakyat itu terpilih sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Suryadharma Ali. “PPP mencari figur yang cocok untuk membawa Bogor lebih baik,” tuturnya.
Adapun pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, menilai sosok Farhat Abbas memiliki modal besar dalam bursa pemilihan calon kepala daerah Bogor. Pengacara yang kerap menuai kontroversi itu dinilainya lebih populer, namanya telah berkibar, dibanding kandidat yang lain. "Dalam konteks itu, dia sudah unggul," kata Effendi ketika dihubungi, Ahad, 29 Maret 2015.
Menurut Effendi, pencalonan Farhat merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Partai pengusung bisa saja menjadikan faktor popularitasnya sebagai salah satu pertimbangan. "Dia lihai menata isu yang mampu mendongkrak popularitas, meski pilihan itu memiliki risiko yang cukup besar," ujarnya.
Bagi para pemilih rasional, ucap Effendi, kontroversi yang kerap dibuat Farhat merupakan faktor yang bisa menggagalkan tingkat keterpilihannya. Kecuali jika dia dipilih di tengah masyarakat yang condong mengedepankan isu populer dan mengabaikan substansi. "Di Indonesia itu ada sekitar 50 persen pemilih cerdas," katanya.
Pengalaman pilkada Kabupaten Kolaka pada akhir 2013 merupakan buktinya. Dibanding empat kandidat lain, sosok Farhat boleh dibilang paling populer di mata masyarakat setempat. Namun tingkat keterpilihannya kala itu hanya tak sampai 4 persen alias paling buncit.
16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto
16 Agustus 2022
16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto
Sebanyak 16 partai gagal menjadi calon peserta Pemilu 2024, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022.
