TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, menduga ada motif lokalisir kasus dalam pengusutan pengadaan alat catu daya cadangan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Menurut dia, langkah itu akan berujung pada penyelidikan UPS saja. Padahal, banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 yang terindikasi ada penyimpangan.
Febri mengungkapkan pada anggaran Dinas Pendidikan DKI, ada tiga pembelian barang selain UPS yang harganya digelembungkan. "Pembelian printer tiga dimensi, alat pemindai atau scanner, serta buku bacaan," ujarnya kepada Tempo, Senin, 30 Maret 2015.
Menurut Febri, dugaan ini berlandaskan pada sulitnya mencari dokumen pengadaan empat barang tersebut di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Caranya, kata dia, Suku Dinas menyatakan dokumen kontrak pengadaan barang tersebut disita polisi. "Sekarang silakan tanya Bareskrim Polri, mereka usut UPS saja atau ada yang lain juga," ujarnya.
Lokalisir pengusutan kasus UPS saja, kata dia, bisa jadi preseden buruk dalam penanganan korupsi yang terjadi di DKI. Sebab, selain duit negara yang bisa diselamatkan makin kecil, ada kemungkinan polisi tak bisa mengusut kasus ini secara utuh. "Bisa jadi pemain di luar pembelian UPS lolos dari bidikan polisi," ujarnya.
Berita ini merupakan ralat dari laporan sebelumnya yang menyebut polisi melokalisir kasus korupsi pembelian UPS di Dinas Pendidikan DKI.
