TEMPO.CO, Jakarta - Paparan hasil penyelidikan panitia khusus hak angket menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersalah melanggar etika dan undang-undang.

Karena itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menantang Ahok untuk minta maaf kepada anggota Dewan.

"Sekarang hanya tunggu Ahok minta maaf, nih. Mau enggak Ahok?" kata Lulung saat ditemui Tempo usai menghadiri rapat sidang paripurna DPRD, Senin, 6 April 2015.

Lulung termasuk salah satu anggota Dewan yang mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat kepada Ahok. Menurut Lulung, Ahok tak sopan dalam berkomunikasi.

Ahok juga dinilai melanggar peraturan dengan menyerahkan APBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.

Untuk memperkuat dukungan hak menyatakan pendapat terhadap Ahok, Lulung turut menandatangani spanduk bertuliskan "Mendukung HMP DPRD DKI Impeach Ahok" yang dibawa oleh Aliansi Mahasiswa Jakarta. "Ya, saya ikut tanda tangan untuk apresiasi," kata Lulung.

Terkait dengan laporan Lulung beserta enam anggota DPRD lainnya ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Lulung mengatakan prosesnya tetap berlanjut. "Politik juga lanjut, hukum juga jalan, dong," kata dia.

Sebelumnya, tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melaporkan Ahok ke polisi. Laporan itu didasarkan pada ucapan Ahok yang menyudutkan anggota Dewan dengan menuding ada dana siluman di anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tujuh anggota DPRD Jakarta yang melaporkan Ahok adalah Lulung dan Maman Firmansyah (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan); Tubagus Arief (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera); Nawawi (Fraksi Partai Demokrat); Bambang Kusumanto (Fraksi Partai Amanat Nasional); Prabowo Sunirman (Fraksi Partai Gerindra); dan Syarifuddin (Fraksi Partai Hanura).

YOLANDA RYAN ARMINDYA | SINGGIH SOARES