Keluarga Alex Usman, Tersangka UPS, Dikenal Tak Ramah

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 9 April 2015 11:56 WIB

Tim penyidik Direkorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, menggeledah rumah Alex Usman, mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jararta Barat di Jakarta, 8 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Suplay (UPS). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Alex Usman dikenal tak ramah kepada warga di sekitar tempat tinggalnya di Kompleks Perumahan Duri Kencana, Jakarta Barat. Warga sekitar tak ada yang betul-betul mengenali seperti apa sosok Alex Usman dan keluarganya.

"Tahu namanya Alex Usman tapi orangnya kayak apa nggak ada yang tahu. Dia kalau pulang malam terus dan nggak pernah menegur," kata Arif, 32 tahun, seorang petugas keamanan kompleks Perumahan Duri Kencana, Rabu, 8 April 2015.

Alex Usman, tersangka pengadaan UPS untuk 25 sekolah di Jakarta Barat, dikenal tertutup. Tak ada yang tahu persis siapa nama istri atau anaknya, selain Rina Usman. "Tahu anaknya yang Rina itu waktu pemilihan dari baliho-baliho Partai Gerindra," kata Arif.

Alex juga dinilai tak pernah menegur tetangga atau satpam. "Paling cuma sopir saja yang klakson minta dibukain pintu kalau pulang malam," kata dia. Sementara Alex, melambaikan tangan pun tidak.

Tak jauh berbeda, Tono, 61 tahun, yang sudah menjadi petugas keamanan sejak 1980-an mengaku sama sekali tak tahu seperti apa keluarga Alex Usman. Ia baru tahu nama lengkap Alex Usman saat kasus UPS bergulir. "Tahunya Pak Alex gitu doang," kata dia.

Alex ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan UPS beradasarkan hasil gelar perkara pada Jumat, 27 Maret 2015. Alex adalah bekas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Dalam kasus ini, selain Alex, polisi juga menetapkan tersangka Zaenal Soleman, mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Penggelembungan anggaran UPS terjadi saat pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta 2014. Diduga ada oknum DPRD dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat serta Utara yang memasukkan anggaran UPS Rp 300 miliar untuk 49 paket ke sejumlah sekolah. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 50 miliar.

DINI PRAMITA | SINGGIH SOARES

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

54 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya