TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, mulai pekan depan, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) tidak diperbolehkan melintas di jalur Transjakarta. Sebab, PT Transportasi Jakarta dan pengelola APTB gagal mencapai kesepakatan nilai rupiah per kilometer yang akan diterima APTB.

"Mereka hanya diizinkan beroperasi sampai perbatasan wilayah," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa, 5 Mei 2015.

Ahok menjelaskan, keputusan itu merupakan salah satu dari dua opsi yang diajukan kepada APTB. Opsi lain adalah pengelolaan APTB menggunakan sistem yang diterapkan PT Transportasi Jakarta selaku badan usaha milik daerah pengelola bus Transjakarta. Dengan cara kedua, PT Transportasi Jakarta membayar APTB sesuai dengan catatan kilometer yang dilalui.

Perundingan kedua pihak, ucap Ahok, tak mencapai kesepakatan. Operator APTB meminta pembayaran senilai Rp 18 ribu, sementara PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu. Menurut Ahok, pembayaran rupiah per kilometer membuat para sopir bisa menerima gaji tetap setiap bulan dan tak perlu terbebani target setoran.

Ahok pun menyayangkan keputusan APTB. Menurut dia, operator APTB kelak kemungkinan bangkrut lantaran harus selalu menutupi kekurangan biaya operasional karena sepi penumpang.

Ide penggabungan operasional muncul lantaran APTB kerap mengetem saat beroperasi. Ahok geram karena aksi itu menimbulkan kemacetan. Di sisi lain, aksi mengetem untuk memenuhi tagihan setoran.

Ahok memprediksi jumlah penumpang Transjakarta akan bertambah banyak. Terlebih, Transjakarta dibantu dengan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI agar tarifnya tak naik. "Kalau tak ada penumpang, APTB pasti nombok," katanya.

Selain itu, ujar Ahok, penolakan bergabung dengan PT Transportasi Jakarta akan membuat operator kesulitan mengganti bus mereka yang rusak. Penyebabnya, perbankan enggan mengucurkan pinjaman jika manajemen perusahaan operator berantakan akibat terus merugi. "Mereka semakin kesulitan meremajakan bus," ucap Ahok.

LINDA HAIRANI