Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta: Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia sudah menetapkan beberapa tersangka dan saksi dalam perkembangan penyidikan kasus pengadaan uniterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta.
Lain halnya dengan komisi antirasuah, yang juga menerima laporan adanya penyalahgunaan anggaran di APBD DKI. Hingga saat ini pengusutan kasus tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi belum masuk ke ranah penyidikan.
"Di KPK, yang masuk ke Pengaduan Masyarakat bukan hanya soal UPS, tapi penyalahgunaan APBD DKI beberapa tahun terakhir," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha kepada Tempo, Selasa 5 Mei 2015. (Baca: Korupsi UPS, Bareskrim Bakal Periksa Ahok)
Kasus UPS, menurut Priharsa, hanya sebagian kecil dalam kasus yang mesti ditangani KPK terkait APBD DKI. "UPS masuk dalam bagian kecil dari yang dilaporkan. Banyak sektor pengeluaran lain yang mesti diperiksa sejauh ini," kata Priharsa.
KPK kini masih berada dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan, termasuk konfirmasi ke beberapa pihak, untuk diambil kesimpulan ada-tidaknya tindakan korupsi dalam laporan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan adanya dugaan korupsi dalam penyusunan anggaran di APBD DKI. Ahok mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 Februari 2015. (Baca: Lulung Linglung Setelah Diperiksa 9 Jam untuk Kasus UPS)
Ahok membawa sejumlah dokumen sebagai bukti. Selain itu, Ahok juga mengutus pegawai Badan Pengawas Keuangan Daerah untuk menyertakan dokumen lainnya. Dokumen itu dimasukkan ke kardus kertas. Tumpukan kertas lainnya setinggi sekitar lima sentimeter diikat di bagian atas kardus.
Tumpukan dokumen itu, kata Ahok, merupakan cetakan perbedaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disetujui paripurna DPRD dengan anggaran versi Ahok melalui e-budgeting. Ahok juga menjelaskan selama 2014, ada dana sekitar Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
