Seorang aktivis perempuan menggelar unjuk rasa peringatan kerusuhan Mei di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 18 Mei 2014. Aksi tersebut untuk mengingatkan kepada masyarakat pernah terjadinya kekerasan tak senonoh terhadap perempuan saat kerusuhan Mei 1998 dan pelakunya belum terungkap selama 16 tahun. TEMPO/STR/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Kerusuhan Mei 1998 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Ia berujar kejadian itu menodai wajah Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum.
"Bagi saya, kejadian itu mencoreng wajah negara Indonesia," kata Ahok, sapaan Basuki, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sungai Bambu, Rabu, 13 Mei 2015.
Ahok mengatakan kejadian ini layak diperingati dengan pendirian monumen. Menurut dia, monumen berfungsi sebagai pengingat agar pemerintah belajar menghindari peristiwa serupa. "Dengan dicatat, itu berarti kita memahami apa yang harus ditiru dan apa yang harus ditinggalkan," ujar dia.
Pada hari yang sama, situs memorial Prasasti Mei ‘98 di Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur, diresmikan. Di lokasi itu, sebanyak 113 korban Kerusuhan Mei yang tidak teridentifikasi dikubur massal di pemakaman yang berada di perbatasan Jakarta dan Jawa Barat tersebut.
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 telah memverifikasi adanya 85 perempuan korban kekerasan seksual dalam rangkaian kerusuhan Tragedi Mei ‘98. Dengan rincian 52 korban pemerkosaan, 14 korban pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan orang korban pelecehan seksual.
Ahok berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Terlebih, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapatnya dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. "Kerusuhan yang terjadi pada negara yang berideologi Pancasila itu memalukan," ujar Ahok.
