TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan merealisasikan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT). Proyek itu diprediksi bakal membuat DKI makin semrawut.

"Ini proyek yang muncul tiba-tiba dan tak ada studi kelayakan," kata Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Suryo Leksmono Putranto, saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Mei 2015.

Pemerintah DKI akan membangun tujuh rute LRT dengan depo utama berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketujuh rute yang akan dibangun adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Ahok telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan rencana pembangunan LRT. Ahok memperkirakan total dana untuk pembangunan proyek itu mencapai Rp 35 triliun. Tahun ini ditargetkan depo Kelapa Gading sudah dimulai pembangunannya dan seluruh pekerjaan rampung sebelum Asian Games 2018.

Leksmono mengatakan pembangunan transportasi massal tak boleh dilakukan serampangan dan wajib berbekal dokumen studi kelayakan. Sebab, dokumen itulah yang nantinya memuat kajian komprehensif tentang manfaat dan dampak dari proyek LRT. "Sangat riskan membuat proyek besar, tapi tak memberikan banyak manfaat untuk masyarakat."

Dia memprediksi bila pembangunan LRT dimulai tahun ini, lalu lintas di DKI bakal lumpuh. Sebab, pada saat bersamaan ada proyek mass rapid transportation (MRT) dan pembangunan jalan layang khusus busway dari Ciledug sampai Kapten Tendean. "Kemacetan itu sudah pasti," Leksmono menjelaskan.

Ketimbang memulai proyek yang tanpa dibekali studi, ujar Leksmono, lebih baik melanjutkan proyek yang telah direncanakan sejak lama dan punya kajian yang jelas, seperti monorail. Proyek itu kini berhenti dengan beragam alasan. "Kalau desain monorail tak sesuai diperbaiki saja daripada memulai sesuatu yang baru."

RAYMUNDUS RIKANG