TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan terhambatnya pembebasan lahan menyebabkan pembengkakan biaya proyek pembangunan Mass Rapid Transit. Ia memperkirakan nilainya mencapai Rp 500 miliar."Mungkin bisa lebih besar dari itu," kata Heru kepada Tempo, Kamis, 21 Mei 2015.
Konsekuensi penambahan biaya itu, Heru berujar, berasal dari bidang-bidang yang belum dibebaskan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Selain itu, pemenang lelang pembongkaran Stadion Lebak Bulus juga belum ditentukan. Lelang tersebut diulang karena tak ada peserta yang menyanggupi pada proses tahap pertama.
Semula, Heru mengatakan, nilai yang ditawarkan Pemerintah DKI dalam lelang tersebut senilai Rp 6,65 miliar sedangkan para peserta menawar di bawah harga itu. Kini standar proyek tersebut dikurangi agar ada peserta lelang yang menyanggupinya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan opsi lain pembebasan lahan yang masih buntu melalui penilaian juru taksir independen atau appraisal. Setelahnya, pemilik lahan bisa langsung mengurus pembayarannya melalui sistem konsinyasi ke pengadilan negeri. "Seharusnya tahun ini selesai," ujar dia.
Meski begitu, Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta Dono Boestami mengatakan persentasi lahan yang belum dibebaskan sebenarnya kecil. Ia menjamin pembebasan lahan di Fatmawati tak mengganggu pengerjaan proyek. Alasannya, sebanyak 75-80 persen lahan yang digunakan untuk membangun proyek MRT justru milik negara. "Tak mengganggu jalannya proyek," ujar Dono.
Dono menuturkan pengerjaan proyek MRT berlangsung simultan. Ia berujar kontraktor menggarap sepanjang rute ruas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia secara bersamaan. Rute itu ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2017.
LINDA HAIRANI
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
18 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
54 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca Selengkapnya5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2
18 November 2022
Selama masa pengerjaan proyek MRT Jakarta, ada penemuan bekas rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca SelengkapnyaCari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya
17 April 2022
Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.
Baca Selengkapnya